Post on 08-Jul-2016
description
BAB 1 PEMAHAMAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam rangka mewujudkan penataan ruang wilayah kota sesuai dengan tujuan yang tertuang
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, dan sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu disusun Rencana Rinci
Tata Ruang Kota yang merupakan perangkat operasionalisasi dari RTRW.
Sesuai dengan kebijakan perwilayahan pembangunan Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan
Bati-Bati merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Tanah Laut yang
pengembangannya meliputi: sektor pertanian yang bertumpu pada tanaman pangan,
peternakan, perikanan, perkebunan, industri kecil sampai dengan menengah serta perdagangan
dan jasa. Selain itu pada Kecamatan Bati-Bati terdapat wilayah yang masuk dalam Kawasan
Metropolitan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Baritokuala,dan Tanah Laut).
Untuk Wilayah Kabupaten Tanah Laut yang masuk dalam Kawasan Metropolitan
Banjarbakula adalah sebagian dari Kecamatan Bati-Bati.
Pada perkembangannya, Kecamatan Bati-Bati memang salah satu kecamatan di Kabupaten
Tanah Laut yang perkembangannya pesat, dan yang akan datang akan dijadikan perkotaan
Bati-Bati, kawasan tersebut berkembang baik dari segi perkembangan jumlah penduduknya
maupun aktivitas penduduk.
Pengidentifikasi perkembangan kawasan-kawasan metropolitan. Untuk mencapai tujuan
tersebut, sasaran penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi perkembangan jumlah dan
kepadatan penduduk di kawasan metropolitan; (2) mengidentifikasi perubahan guna lahan di
kawasan metropolitan; (3) mengidentifikasi perkembangan transportasi di kawasan
metropolitan; dan (4) mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi kawasan metropolitan.
Oleh karena itulah sesuai dengan pengembangan kawasan Kecamatan Bati-Bati untuk
mewujudkan kualitas ruang seperti yang diharapkan dan sesuai dengan rencana tata ruang
yang ada, maka diperlukan suatu instrumen yang mampu mengatur dan mengendalikan setiap
pemanfaatan ruang yang ada di Kecamatan Bati-Bati yaitu dengan menyusun Rencana Detail
Tata Ruang Kecamatan Bati-Bati sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanah Laut.
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang
wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi peraturan zonasi (Zoning Regulation). Sebagai
rencana rinci, RDTR mempunyai kedudukan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang perlu dilengkapi dengan acuan yang bersifat lebih
detil sekaligus memuat ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. RDTR yang muatan
materinya lengkap, termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian
pemanfaatan ruang juga akan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang
penanganannya diprioritaskan.
Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW Kabupaten/Kota harus menetapkan bagian
dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun
RDTR tersebut dapat merupakan bagian wilayah kabupaten, kecamatan, kawasan perkotaan
atau kawasan strategis Kabupaten.
Kedudukan rencana umum dan rencana rinci dalam wilayah kabupaten adalah: (1) Rencana
umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan
pendekatan wilayah administratif, yang dalam operasionalisasinya memanfaatkan rencana
rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan
kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok
peruntukan; (2) Rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan peraturan zonasi yang
melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar pengendalian pemanfaatan ruang
sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai rencana umum tata ruang dan rencana
rinci tata ruang.
RDTR disusun sesuai kebutuhan, karena RTRW Kabupaten perlu dilengkapi dengan acuan
lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal RTRW Kabupaten memerlukan
RDTR, maka disusun RDTR yang muatan materinya lengkap, termasuk peraturan zonasi,
sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar
penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang
penanganannya diprioritaskan. Dalam hal ini RDTR merupakan rencana yang menetapkan
blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang
memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan
yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional
tersebut. RDTR yang disusun lengkap dengan peraturan zonasi merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan untuk suatu bagian wilayah tertentu.
Dalam hal RDTR tidak disusun atau RDTR telah ditetapkan sebagai perda namun belum ada
peraturan zonasinya sebelum keluarnya pedoman ini, maka peraturan zonasi dapat disusun
terpisah dan berisikan zoning map dan zoning text untuk seluruh kawasan baik yang sudah ada
maupun yang direncanakan pada wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian, RDTR perlu
disusun karena: (1) RTRW Kabupaten dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat ketelitian petanya
belum mencapai 1:5.000; (2) RTRW Kabupaten sudah mengamanatkan bagian dari
wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya.
1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
1.2.1 Maksud
Pekerjaan ini dimaksudkan untuk menyusun RDTR dan Zoning Regulation (Peraturan Zonasi)
sebagai rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi peraturan zonasi
Kecamatan Bati-Bati.
1.2.2 Tujuan
Tujuan penyusunan RDTR dan Zoning Regulation ini adalah untuk menyusun rencana rinci
tata ruang sebagai penjabaran dari RTRW Kabupaten Tanah Laut yang dilengkapi dengan
acuan yang bersifat lebih detil sekaligus memuat ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang,
sehingga dapat menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
Kabupaten Tanah Laut. Sesuai dengan tujuan RTRW Kabupaten Tanah Laut tersebut maka
penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Bati-Bati adalah :
1) Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan,
mengatur, dan mengendalikan pembangunan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai
yang telah disesuaikan dengan regulasi dan kebijakan baru.
2) Sebagai arahan terhadap pembangunan Kecamatan Bati-Bati yang lebih tegas dalam
rangka upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik secara
terukur baik kualitas maupun kuantitas.
3) Sebagai arahan penetapan prioritas pengembangan Kecamatan Bati-Bati dan
membantu penyusunan zoning regulasi untuk dijadikan pedoman bagi tertib bangunan
dan tertib pengaturan ruang secara rinci.
1.2.3 Sasaran
Sasaran dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bati-Bati ini adalah:
1) Tersusunnya produk Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bati-Bati yang telah
disesuaikan dengan regulasi dan kebijakan baru tentang penataan ruang.
2) Tersedianya arahan bagi pembangunan fisik kawasan.
3) Tersedianya arahan bagi instansi terkait dalam menyusun zonasi termasuk pemberian
zin terhadap kesesuaian pemanfaatan peruntukan lahan dan bangunan.
1.3 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bati-Bati ini adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan;
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk
Penataan Ruang Wilayah;
24. Peraturan Pemerintah 25 Nomor Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam
Penataan Ruang;
32. Peraturan Presiden Republik Undonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 20 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman
Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
34. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;
35. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan
Tanah bagi Kawasan Industri;
36. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
37. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan;
38. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2007 tentang Fasilitas Umum;
39. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Koordinasi Ruang
Nasional;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi
Penataan Ruang Daerah;
41. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup.
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten / Kota, beserta Rencana Rincinya;
43. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi
Penataan Ruang Daerah;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis
Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan
Rencana Tata Ruang;
45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang Kriteria Teknis
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Budidaya;
46. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan
dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
47. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
1.4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1.4.1 Wilayah Perencanaan
Ligkup Wilayah perencanaan RDTR dan Zoning Regulation mencakup Wilayah administrasi
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
Kecamatan Bati-Bati adalah bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang terletak pada :
114,691o - 114,92o Bujur Timur dan 3,51086° - 3,6318o Lintang Selatan, dengan batas-batas
sebagai berikut :
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar;
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kurau; dan
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang Ulang.
Kecamatan Bati-Bati memiliki luas wilayah 234,75 Km2 dengan jumlah desa sebanyak 14
Desa dan tinggi dari permukaan laut sebagaian besar 25 meter.
1.4.2 Lingkup Substansi Pekerjaan
Penyusunan Penyempurnaan Materi Teknis RDTR Kecamatan Bati-Bati dilakukan terhadap
muatan RDTR yang mengacu kepada Permen PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota berikut :
A. Tujuan
Tujuan penataan ruang Kecamatan Bati-Bati dirumuskan sesuai dengan permasalahan
dan arahan kebijaksanaan berdasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut.
Gambar 1 Peta Wilayah Perencanaan
b. Isu strategis BWP antara lain berupa potensi, masalah, karakteristik, dan
urgensi/keterdesakan penanganan pada wilayah perencanaan.
c. Karakteristik kota dan BWP
d. Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai
sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan
merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat
dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan
direncanakan di BWP
B. Kebijakan
Kebijakan penataan ruang Kabupaten Tanah Laut merupakan arahan yang ditetapkan
untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Tanah Laut. Kebijakan tersebut
dirumuskan berdasarkan penjabaran kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten
Tanah Laut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Strategi
Strategi penataan ruang Kecamatan Bati-Bati merupakan penjabaran setiap kebijakan
penataan ruang Kabupaten Tanah Laut. Strategi tersebut dirumuskan berdasarkan
penjabaran kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi tersebut berisi
penjabaran secara keruangan berupa rencana struktur ruang dan pola ruang Kabupaten
Tanah Laut.
D. Rencana pola ruang
Rencana pola ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi subzona peruntukan yang
antara lain meliputi hutan lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di
bawahnya, zona perlindungan setempat, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran,
industri, RTH dan RTNH, ke dalam blok-blok. Rencana pola ruang dimuat dalam peta
yang juga berfungsi sebagai zoning map bagi peraturan zonasi.
Rencana pola ruang Kecamatan Bati-Bati dirumuskan berdasarkan:
a. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup alam BWP/Bagian Wilayah
Perencanaan.
b. Perkiraan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan
pelestarian lingkungan hidup.
c. Rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW dan rencana pola ruang
bagian wilayah daerah lain yang berbatasan dengan BWP.
d. Mitigasi dan adaptasi bencana pada BWP, termasuk perubahan iklim dan
penyediaan RTH dan RTNH untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan
ekonomi masyarakat. (kriteria perumusan)
Rencana pola ruang RDTR terdiri atas:
a. Zona lindung yang meliputi:
1) zona hutan lindung
2) zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya yang meliputi
zona bergambut dan zona resapan air;
3) zona perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai,
zona sekitar danau atau waduk, dan zona sekitar mata air;
4) zona RTH kota yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan
pemakaman;
5) zona suaka alam dan cagar budaya;
6) zona rawan bencana alam yang antara lain meliputi zona rawan tanah longsor,
zona rawan gelombang pasang, dan zona rawan banjir; dan
7) zona lindung lainnya.
b. Zona budidaya yang meliputi:
1) zona perumahan, yang dapat dirinci ke dalam perumahan dengan kepadatan
sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah (bila diperlukan dapat
dirinci lebih lanjut ke dalam rumah susun, rumah kopel, rumah deret, rumah
tunggal, rumah taman, dan sebagainya); zona perumahan juga dapat dirinci
berdasarkan kekhususan jenis perumahan, seperti perumahan tradisional,
rumah sederhana/sangat sederhana, rumah sosial, dan rumah singgah;
2) zona perdagangan dan jasa, yang meliputi perdagangan jasa deret dan
perdagangan jasa tunggal (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam
lokasi PKL, pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, dan
sebagainya);
3) zona perkantoran, yang meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran
swasta;
4) zona sarana pelayanan umum, yang antara lain meliputi sarana pelayanan
umum pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana pelayanan
umum kesehatan, sarana pelayanan umum olahraga, sarana pelayanan umum
sosial budaya, dan sarana pelayanan umum peribadatan;
5) zona industri, yang meliputi industri kimia dasar, industri mesin dan logam
dasar, industri kecil, dan aneka industri;
6) zona khusus, yang berada di kawasan perkotaan dan tidak termasuk ke dalam
zona sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 yang antara
lain meliputi zona untuk keperluan pertahanan dan keamanan, zona Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL), zona Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan
zona khusus lainnya;
7) zona lainnya, yang tidak selalu berada di kawasan perkotaan yang antara lain
meliputi zona pertanian, zona pertambangan, dan zona pariwisata; dan
8) zona campuran, yaitu zona budidaya dengan beberapa peruntukan fungsi
dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan,
perdagangan/jasa dan perkantoran.
Analisis dan penjabaran rencana pola ruang yang dilakukan konsultan pada
pekerjaan ini antara lain mencakup:
• Memperkuat analisa/kajian terdapatnya perubahan-perubahan zona yang
terdapat dalam pola ruang RTRW dengan pola ruang yang terdapat dalam
RDTR.
• Melengkapi data base, analisis, dan proyeksi kepadatan penduduk sebagai dasar
penetapan jenis klasifikasi zona perumahan.
E. Rencana jaringan prasarana
Rencana jaringan prasarana Kecamatan Bati-Bati dirumuskan berdasarkan:
a. Rencana struktur ruang wilayah Kecamatan Bati-Bati yang termuat dalam RTRW
dan rencana struktur ruang bagian wilayah lain yang berbatasan dengan BWP.
b. Kebutuhan pelayanan dan arah pengembangan bagi BWP.
c. Rencana pola ruang BWP yang termuat dalam RDTR.
d. Sistem pelayanan, terutama pergerakan, sesuai fungsi dan peran BWP.
e. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Perwujudan dari rencana jaringan prasarana Kecamatan Bati-Bati meliputi:
a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan
b. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan
c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
d. Rencana pengembangan jaringan air minum
e. Rencana pengembangan jaringan drainase
f. Rencana pengembangan jaringan air limbah
g. Rencana pengembangan prasarana lainnya
Rencana jaringan prasarana merupakan pengembangan hirarki sistem jaringan prasarana
yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang yang termuat dalam RTRW Kabupaten
Tanah Laut. Rencana jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan skala atau
tingkat ketelitian minimal 1:5.000 dan mengikuti ketentuan mengenaai sistem informasi
geografis yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang.
F. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya
Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka
operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub
BWP yang diprioritaskan. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya
bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki,
mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di
kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan Sub
BWP lainnya.
Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan
RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral serta sebagai dasar pertimbangan dalam
penyusunan indikasi program prioritas RDTR.
Rencana jaringan prasarana Kecamatan Bati-Bati dirumuskan berdasarkan:
a. Tujuan penataan BWP.
b. Nilai penting Sub BWP yang akan ditetapkan.
c. Kondisi ekonomi, sosial -budaya, an lingkungan Sub BWP yang akan ditetapkan.
d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup BWP.
e. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
f. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Bati-Bati
meliputi:
g. Lokasi
h. Tema penanganan
G. Ketentuan pemanfaatan ruang
Ketentuan pemanfaatan ruang Kecamatan Bati-Bati dirumuskan berdasarkan:
a. Rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana Kecamatan Bati-Bati dimana
mendukung perwujudan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di BWP
serta perwujudan BWP yang diprioritaskan penanganannya sesuai dengan tahapan
pelaksanaan program RPJP Kabupaten Tanah Laut maupun RPJM Kabupaten Tanah
Laut.
b. Mendukung program penataan ruang wilayah Kecamatan Bati-Bati.
c. Ketentuan pemanfaatan ruang Kecamatan Bati-Bati meliputi:
d. Program pemanfatan ruang prioritas
e. Lokasi
f. Besaran
g. Sumber pendanaan
h. Instansi pelaksana
i. Waktu dan tahapan pelaksanaan
H. Peraturan zonasi Kecamatan Bati-Bati meliputi:
a. Materi wajib
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dirumuskan berdasarkan ketentuan
maupun standar yang terkait dengan pemanfaatan ruang, ketentuan dalam
peraturan bangunan setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau
komponen yang dikembangkan.
Ketentuan teknis zonasi terdiri atas:
Klasifikasi I (pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan)
Klasifikasi T (pemanfaatan bersyarat terbatas)
Klasifikasi B (pemanfaatan bersyarat tertentu)
Klasifikas X (pemanfaatan yang tidak diperbolehkan)
2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Kecamatan Bati-Bati meliputi:
KDB maksimal
KLB maksimal
Ketinggian bangunan maksimal
KDH minimal
Beberapa ketentuan lain yang dapat ditambahkan dalam intensitas pemanfaatan
ruang antara lain:
Koefisien tapak basement (KTB)
Koefisien wilayah terbangun (KWT)
Kepadatan bangunan atau unit maksimal ° Kepadatan penduduk
maksimal
3) Ketentuan tata bangunan
Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran,
peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona meliputi:
GSB minimal
Tinggi bangunan maksimal atau minimal yang ditetapkan
Jarak bebas antar bangunan minimal
Tampilan bangunan yang ditetapkan
Sky exposure
4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal
Ketentuan prasarana dan sarana minimal yang diatur dalam peraturan zonasi
merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai
agar zona berfungsi secara optimal.
5) Ketentuan pelaksanaan meliputi:
Ketentuan varian pemanfaatan ruang
Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif
Ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi
b. Materi pilihan
1) Ketentuan tambahan
2) Ketentuan khusus
3) Standar teknis
4) Ketentuan pengaturan zonasi
1.5 TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Kegiatan penyusunan penyusunan RDTR dan Zoning Regulation secara teknis meliputi
penyusunan RDTR dan Zoning Regulation Kecamatan Bati-Bati.
1.5.1 Penyusunan RDTR
Kegiatan penyusunan RDTR mencakup kegiatan pra persiapan penyusunan, persiapan
penyusunan, pengumpulan data, pengolahan data, dan perumusan konsepsi RDTR.
A. Pra persiapan penyusunan RDTR meliputi:
1) penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR;
2) penentuan metodologi yang digunakan; dan
3) penganggaran kegiatan penyusunan RDTR.
B. Persiapan penyusunan RDTR meliputi:
1) persiapan awal, yaitu upaya pemahaman terhadap KAK/TOR penyiapan anggaran
biaya;
2) kajian awal data sekunder, yaitu review RDTR sebelumnya dan kajian awal RTRW
Kabupaten dan kebijakan lainnya; dan
3) persiapan teknis pelaksanaan meliputi penyusunan metodologi/metode dan teknik
analisis rinci, serta penyiapan rencana survei.
C. Pengumpulan Data
Untuk keperluan pengenalan karakteristik BWP dan penyusunan rencana pola ruang dan
rencana jaringan prasarana BWP, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder.
Untuk keperluan pengenalan karakteristik BWP dan penyusunan rencana pola ruang dan
rencana jaringan prasarana BWP, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data primer setingkat kelurahan dilakukan melalui:
a. penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran
angket, temu wicara, wawancara orang perorangan, dan lain sebagainya; dan/atau
b. pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi BWP secara langsung melalui
kunjungan ke semua bagian dari wilayah.
Data yang dihimpun dalam pengumpulan data meliputi:
Data Peta :
1) Peta-peta kondisi fisik (geologi, jenis tanah, hidrologi dll)
2) Peta RBI
3) Peta Citra Satelit
4) Peta Potensi SDA
5) Peta Potensi Kebencanaan
Data dan Informasi
1) Kebijakan penataan ruang terkait
2) Kebijakan sektoral
3) data wilayah administrasi;
4) data fisiografis;
5) data kependudukan;
6) data ekonomi dan keuangan;
7) data ketersediaan prasarana dan sarana ;
8) data peruntukan ruang;
9) data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan ruang;
10) data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata
bangunan); dan
11) peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan,
penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian
minimal peta 1:5.000 dari instansi yang berwenang mengeluarkan (BIG)
12) kelembagaan
13) Peraturan Perundang-undangan terkait
Pengolahan data dan analisis data
1) Analisis karakteristik wilayah
2) Analisis potensi dan masalah pengembangan BWP
3) Analisis daya dukung dan daya tampung (sarana dan prasarana lingkungan
hidup)
4) Analisis kualitas kinerja kawasan dan bangunan
5) Output dari hasil pengolahan data meliputi:
6) Potensi dan masalah pengembangan di BWP
7) Peluang dan tantangan pengembangan
8) Kecenderungan perkembangan
9) Perkiraan kebutuhan pengembangan di BWP
10) Intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
11) Teridentifikasinya indikasi arahan penanganan kawasan dan lingkungan
Perumusan konsepsi RDTR Kecamatan Bati-Bati dilakukan dengan mengacu pada RTRW
Kabupaten Tanah Laut, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, serta
RPJP dan RPJM Kabupaten Tanah Laut.
Pelibatan peran masyarakat
Pada proses penyusunan RDTR Kecamatan Bati-Bati ini perlu adanya pelibatan
peran masyarakat baik pada tahap persiapan, pengumpulan data, maupun tahap
perumusan konsepsi RDTR Kecamatan Bati-Bati.
Seperti halnya dalam penyusunan RTRW, tingkat akurasi data, sumber penyedia
data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel
ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu
diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta,
serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) minimal 5
(lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan. Data
berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran
perubahan apa yang terjadi pada bagian dari wilayah.
D. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan dan analisis data untuk penyusunan RDTR meliputi:
1. Analisis karakteristik wilayah, meliputi :
a) Kedudukan dan peran kawasan perkotaan/perdesaan dalam wilayah yang lebih
luas (Kabupaten/Kota)
b) Keterkaitan antar wilayah dan antar kawasan perkotaan/perdesaan
c) Keterkaitan antar komponen ruang kawasan
d) Karakteristik fisik kawasan perkotaan/perdesaan
e) Karakteristik sosial kependudukan
f) Karakteristik perekonomian
g) Kemampuan keuangan daerah
2. Analisis potensi dan masalah pengembangan BWP;
a) Analisis pusat-pusat pelayanan
b) Analisis kebutuhan ruang
c) Analisis daya dukung
d) Analisis daya tamping
e) Analisis perubahan pemanfaatan ruang
Analisis daya dukung dan daya tamping (termasuk prasarana/infrastruktur dan utilitas) dan
daya tamping lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis
kawasan perkotaan/perdesaan/blok, meliputi ;
1) Karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah dan
sebaginya)
2) Potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami dan bencana alam geologi)
3) Potensi sumberdaya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi dan air tanah)
4) Kesesuaian penggunaan lahan
5) Kesesuaian intensitas pemanfaatan ruang dengan daya dukung fisik dan daya
dukung prasarana/infrastruktur dan utilitas pad blok/kawasan perkotaan/perdesaan
Analisis kualitas kinerja kawasan dan bangunan, meliputi ;
1) Potensi dan masalah pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan.
2) Peluang dan tantangan pengembangan
3) Kecenderungan perkembangan
4) Perkiraan kebutuhan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan
5) Intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tamping
(termasuk prasarana/infrastruktur maupun utilitas)
6) Teridentifikasinya indikasi arahan penanganan kawasan dan bangunan
Keluaran dari kegiatan pengolahan data meliputi:
1) Teridentifikasi karakteristik wilayah yang meliputi : kondisi fisik, kependudukan,
perekonomian dan keuangan
2) potensi dan masalah pengembangan di BWP;
3) peluang dan tantangan pengembangan;
4) kecenderungan perkembangan;
5) perkiraan kebutuhan pengembangan di BWP;
6) intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
(termasuk prasarana/infrastruktur dan utilitas); dan
7) teridentifikasinya indikasi arahan penanganan kawasan dan lingkungan.
E. Perumusan Konsep RDTR
Perumusan konsep RDTR dilakukan dengan mengacu pada RTRW dan pedoman dan
petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan memperhatikan RPJP dan RPJM
Kabupaten Tanah Laut. Konsep RDTR dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep pengembangan
wilayah yang berisi rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan
wilayah; dan konsep pengembangan wilayah.
Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan
RDTR. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR terdiri atas:
1) Perumusan konsep pengembangan wilayah
a. Rumusan tujuan, kebijakan dan strategi
b. Konsep pengembangan bagian dari wilayah kabupaten/kota
2) Perumusan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan perdesaan
a. Tujuan, kebijakan dan strategi
b. Rencana Detail Struktur Ruang
c. Rencana Detail Pola Ruang
d. Rencana Pemanfaatan Ruang
e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3) Konsepsi RDTR Kecamatan Bati-Bati dilengkapi dengan peta-peta dengan tingkat
ketelitian skala 1:5.000.
1.5.2 Penyusunan Peraturan Zonasi
Proses penyusunan peraturan zonasi sebagai bagian dari RDTR dilakukan secara pararel
dengan penyusunan RDTR. Oleh karena itu tahap pra persiapan dan persiapan penyusunan
peraturan zonasi sama dengan proses serupa dalam penyusunan RDTR.
Peraturan zonasi memuat materi wajib yang meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan
lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana
dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi pilihan yang terdiri atas ketentuan
tambahan, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pengaturan zonasi.
A. Pengumpulan Data/Informasi yang dibutuhkan
Untuk keperluan pengenalan karakteristik wilayah dan penyusunan peraturan zonasi,
harus dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer
dilakukan melalui:
1) wawancara atau temu wicara kepada masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat
terhadap kebutuhan yang diatur dalam peraturan zonasi serta kepada pihak yang
melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
2) peninjauan ke lapangan untuk pengenalan kondisi fisik wilayah secara langsung.
Data sekunder yang harus dikumpulkan meliputi:
1) peta-peta rencana kawasan dari RTRW/RDTR/RTBL; dan
2) data dan informasi, meliputi:
a. jenis penggunaan lahan yang ada pada daerah yang bersangkutan;
b. jenis dan intensitas kegiatan yang ada pada daerah yang bersangkutan;
c. identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta kondisi fisik (tinggi
bangunan dan lingkungannya);
d. kajian dampak terhadap kegiatan yang ada atau akan ada di zona yang
bersangkutan
e. standar teknis dan administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan-
perundang-undangan nasional maupun daerah;
f. peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan lahan dan bangunan, serta
prasarana di daerah yang bersangkutan; dan
g. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan lahan yang ada di
Kabupaten Tanah Laut yang akan disusun peraturan zonasinya.
Hasil kegiatan pengumpulan data primer dan data sekunder akan menjadi bagian dari
dokumentasi buku data dan analisis.
B. Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis
1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan :
Kegiatan analisis dan perumusan ketentuan teknis, meliputi:
a. Klasifikasi I : Pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan
(Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat
sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan)
b. Klasifikasi T : Pemanfaatan bersyarat secara terbatas
Pembatasan pengoperasian
Pembatasan ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan
Pembahasan jumlah pemanfaatan
c. Klasifikasi B : Pemanfaatan bersyarat tertentu
Pemanfaatan bersyarat tertentu bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu
kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang
dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus
d. Klasifikasi X : Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat
tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan
dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran
pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi:
a. KDB Maksimum;
KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau
peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
b. KLB Maksimum;
KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan
dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana
tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan.
c. Ketinggian Bangunan Maksimum; dan
d. KDH Minimal.
KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum
pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat
pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.
3) Ketentuan Tata Bangunan
Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan,
dan tampilan bangunan pada suatu zona
1. GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko
kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika;
2. tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika, dan
parasarana;
3. jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang
jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan;
dan
4. tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna
bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan,
keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
4) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar
fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui
penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal
5) Ketentuan Pelaksanaan
a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang merupakan ketentuan yang
memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu
dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam
peraturan zonasi.
b. ketentuan variansi pemanfaatan ruang yang merupakan ketentuan yang
memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu
dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam
peraturan zonasi.
c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan
peraturan zonasi.
Hasil dari tahap analisis di dokumentasikan di dalam buku data dan analisis dan menjadi
bahan untuk menyusun peraturan zonasi.
1.6 KEBUTUHAN TENAGA AHLI
Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan Bati-Bati ini diperlukan tenaga
ahli sesuai dengan bidang profesi dan telah mempunyai pengalaman dalam bidangnya.
Adapun kualifikasi tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
A. Tenaga Ahli
1) Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota , sebagai ketua tim (team leader)
Ketua tim dalam kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan Bati-Bati ini sebanyak 1 (satu)
orang dengan syarat sebagai berikut:
Pendidikan S3 Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota lulusan dari
universitas negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah
lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
Memiliki sertifikasi keahlian (Ahli Utama - Perencanaan Wilayah dan Kota)
Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan di bidang penataan ruang.
Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman sebagai ketua tim minimal selama
5 (lima) tahun.
Tugas utama dari ketua tim adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan
anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan
selesai.
Tugas utama dari tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota adalah merancang,
mengarahkan, memecahkan, menganalisis, dan merumuskan seluruh persoalan yang
berhubungan dengan penataan ruang dan wilayah.
2) Tenaga Ahli Perpetaan
Tenaga ahli perpetaan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan
Bati-Bati ini sebanyak 1 (satu) orang dengan syarat sebagai berikut:
Pendidikan S1 Jurusan Geodesi lulusan dari universitas negeri, atau perguruan
tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara, atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan pembuatan peta
wilayah minimal 5 (lima) tahun.
Memiliki Sertifikasi Ahli Muda-geodesi
Tugas utama dari tenaga ahli perpetaan adalah mengarahkan, menganalisis, dan membuat
peta pada wilayah penelitian.
3) Tenaga Ahli Arsitektur
Tenaga ahli arsitektur yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan
Bati-Bati ini sebanyak 1 (orang) orang dengan syarat sebagai berikut:
Pendidikan S1 Jurusan Teknik Arsitektur lulusan dari universitas negeri, atau
perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara, atau
perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan arsitektur minimal
5 (lima) tahun.
Memiliki sertifikasi keahlian Ahli Muda-Arsitektur
Tugas utama dari tenaga ahli arsitektur adalah merancang, mengarahkan, memecahkan,
menganalisis, dan merumuskan seluruh persoalan yang berhubungan dengan aspek
arsitektur dan desain kawasan (gambar 3D)
4) Tenaga Ahli Sipil
Tenaga ahli sipil yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan Bati-
Bati ini sebanyak 1 (satu) orang dengan syarat sebagai berikut:
Pendidikan S1 Jurusan Teknik Sipil lulusan dari universitas negeri, atau perguruan
tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara, atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan tata bangunan dan
transportasi minimal 5 (lima) tahun.
Memiliki sertifikasi keahlian Ahli Muda-Teknik Jalan
Tugas utama dari tenaga ahli sipil adalah merancang, mengarahkan, memecahkan,
menganalisis, dan merumuskan seluruh persoalan yang berhubungan dengan aspek
bangunan dan transportasi.
5) Tenaga Ahli Lingkungan
Tenaga ahli lingkungan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan
Bati-Bati ini sebanyak 1 (satu) orang dengan syarat sebagai berikut:
Pendidikan S1 Jurusan Teknik Lingkungan lulusan dari universitas negeri, atau
perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara, atau
perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan lingkungan minimal
5 (lima) tahun.
Memiliki sertifikasi keahlian Ahli Muda-Teknik Lingkungan
Tugas utama dari tenaga ahli lingkungan adalah merancang, mengarahkan, memecahkan,
menganalisis, dan merumuskan seluruh persoalan yang berhubungan dengan aspek
lingkungan.
6) Tenaga Ahli Pengairan
Tenaga ahli hidrologi/Teknik Pengairan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan
RDTR Kecamatan Bati-Bati ini sebanyak 1 (satu) orang dengan syarat sebagai berikut:
Pendidikan S1 Jurusan Teknik Pengairan lulusan dari universitas negeri, atau
perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara, atau
perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan hidrologi minimal 5
(lima) tahun.
Memiliki sertifikasi keahlian Ahli Muda-Teknik Sungai dan Drainase
Tugas utama dari tenaga ahli lingkungan adalah merancang, mengarahkan, memecahkan,
menganalisis, dan merumuskan seluruh persoalan yang berhubungan dengan aspek
pengairan, penanganan banjir dan perancangan drainase.
7) Tenaga Ahli Hukum
Tenaga ahli hukum yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan Bati-
Bati ini sebanyak 1 (satu) orang dengan syarat sebagai berikut:
Pendidikan S1 Jurusan Hukum lulusan dari universitas negeri, atau perguruan
tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara, atau perguruan
tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan hukum minimal 5
(lima) tahun.
Tugas utama dari tenaga ahli hukum adalah merancang, mengarahkan, dan
merumuskan seluruh persoalan yang berhubungan dengan aspek hukum. dan memberikan
masukan dalam penyusunan Raperda
8) Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Pembangunan
Tenaga ahli Sosial Ekonomi yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan RDTR
Kecamatan Bati-Bati ini sebanyak 1 (satu) orang dengan syarat sebagai berikut:
Pendidikan S1 Jurusan Ekonomi Pembangunan lulusan dari universitas negeri, atau
perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian negara, atau
perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
Berpengalaman dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan sosial ekonomi
minimal 5 (lima) tahun.
Tugas utama dari tenaga ahli Sosial Ekonomi adalah merancang, mengarahkan, dan
merumuskan seluruh persoalan yang berhubungan dengan aspek sosial ekonomi wilayah.
B. Tenaga Sub Ahli
Selain tenaga ahli di atas, diperlukan pula tenaga pendukung, antara lain:
1) Surveyor Tata Ruang dan Pelaporan
Surveyor Tata Ruang dan Pelaporan yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan RDTR
Kecamatan Bati-Bati ini sebanyak 2 (dua) orang dengan syarat sebagai berikut:
Pendidikan S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai surveyor dan perencana ruang dan
kota.
2) Survey Pemetaan dan Pembuatan Peta (drafter)
Drafter/juru gambar yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan
Bati-Bati ini sebanyak 2 (dua) orang dengan syarat sebagai berikut:
Pendidikan S1 Teknik Geodesi yang mempunyai ketrampilan mengoperasikan
komputer program ArcGIS.
Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai drafter.
3) Survey Daerah Pengairan, Daerah Banjir dan Drainase
Surveyor Daerah Pengairan, Daerah Banjir dan Drainase yang dibutuhkan dalam kegiatan
penyusunan RDTR Kecamatan Bati-Bati ini sebanyak 1 (satu) orang dengan syarat
sebagai berikut:
Pendidikan S1 Teknik Pengairan.
Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai surveyor dan penanganan banjir dan
perancangan drainase, sungai
4) Ahli Pembuatan Gambar Animasi dan 3D (design)
Ahli design yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan Bati-Bati ini
sebanyak 1 (satu) orang dengan syarat sebagai berikut:
Pendidikan S1 Teknik Arsitekrur yang mempunyai ketrampilan dalam mendesign
wilayah dengan gambar 3D animasi.
Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai design kawasan/design bangunan.
C. Tenaga Pendukung
1. Petugas administrasi
Petugas administrasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan
Bati-Bati ini sebanyak 1 (satu) orang dengan syarat sebagai berikut:
Pendidikan D3 Administrasi Perkantoran /Kesekretariatan /Akuntansi /Manajemen
yang mempunyai ketrampilan ketrampilan mengoperasikan komputer program
Microsoft Word, Excel, dan Power Point.
Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai petugas administrasi merangkap
operator komputer.
2. Tenaga Lokal Survey Kelengkapan Lapangan (SKL)
Tenaga Pendukung yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan RDTR Kecamatan
Bati-Bati ini sebanyak 2 (dua) yaitu penduduk Kecmatan Bati-Bati yang nantinya
diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan survey
1.7 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bati-
Bati ini adalah 6 (Enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh
Pimpinan Pelaksana Kegiatan.
1.8 PRODUK PEKERJAAN
Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini, yaitu:
a. Laporan Pendahuluan, sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar buku draft dan 20 (dua puluh)
eksemplar buku laporan dengan format A4 diserahkan selambat-lambatnya 4 (empat)
minggu setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan yang berisikan tentang
metodologi pendekatan yang digunakan, produk akhir kegiatan, ruang lingkup, jadwal
rencana kegiatan maupun jadwal diskusi/pembahasan, serta tugas serta tanggung jawab
tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan. Selain itu, pada tahap ini diharapkan
konsultan telah merumuskan informasi/data yang diperlukan guna menyusun rencana
kegiatan selanjutnya. Masukan dan saran perbaikan agar menjadi evaluasi bagi
konsultan dan diperbaiki pada penyusunan laporan berikutnya.
b. Laporan Fakta dan Analisa, sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar buku draft dan 20 (dua
puluh) eksemplar buku laporan dengan format A3 diserahkan selambat-lambatnya 10
(sepuluh) minggu setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan, berisikan
hasil analisis, serta kesimpulan sementara berdasarkan hasil temuan lapangan dan
analisis. Selanjutnya Hasil Laporan Fakta dan Analisa dipaparkan pada forum yang
dihadiri oleh Tim teknis dan masukan dan saran perbaikan agar menjadi evaluasi bagi
konsultan dan diperbaiki pada penyusunan laporan berikutnya.
c. Laporan Rencana, sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar buku draft dan 20 (dua puluh)
eksemplar buku laporan dengan format A3 diserahkan selambat-lambatnya 18 (delapan
belas) minggu setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. Buku Laporan
Akhir berisi Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi beserta
dengan lampiran-lampirannya. Laporan Rencana dipaparkan pada forum yang dihadiri
oleh Tim teknis, masukan serta saran perbaikan yang diperoleh menjadi bahan dalam
penyempurnaan laporan.
d. Laporan Peraturan Zonasi, sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar buku draft dan 20 (dua
puluh) eksemplar buku laporan dengan format A3 diserahkan selambat-lambatnya 23
(dua puluh tiga) minggu setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan yang
berisikan tentang ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal,
ketentuan pelaksanaan, ketentuan tambahan, ketentuan khusus, ketentuan teknis, dan
ketentuan pengaturan zonasi.
e. Laporan Hasil Survey (LHS), sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar buku draft dan 20 (dua
puluh) eksemplar buku laporan dengan format A4 berisikan hasil survey primer dan
sekunder yang didapatkan.
f. Ringkasan eksekutif sebanyak 100 (seratus) eksemplar berbentuk booklet, dengan
format A5 berisikan laporan ringkasan keseluruhan hasil pekerjaan.
g. Album peta sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dengan format A0.
h. CD sebanyak 30 (tiga puluh) buah yang berisi laporan, album peta, gambar 3D, dan
video animasi 3D.
BAB 2 TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA
ACUAN KERJA (KAK)
2.1 LATAR BELAKANG
Uraian latar belakang yang disajikan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sudah memuat
beberapa pertimbangan mengapa perlu dilakukan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) dan Zoning Regulation di Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut. Telah
diterangkan dengan jelas, baik pertimbangan secara umum maupun secara lebih spesifik
yang mempengaruhi perlunya dilakukan kegiatan ini. Beberapa poin penting yang perlu
ditambahkan dalam latar belakang adalah gambaran umum RTRW Kabupaten Tanah Laut
serta penjelasan singkat mengenai rencana pengembangan Kecamatan Bati-bati yang tertuang
dalam RTRW Kabupaten.
2.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Maksud dan tujuan pelaksanaan pekerjaan sudah cukup jelas, namun pada bagian sasaran,
walaupun poin 1 (satu) sudah dapat mewakili keseluruhan sasaran utama yang akan dicapai,
poin lain yang disebutkan tidak mencakup seluruh lingkup atau substansi yang ada di dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Permen PU No. 20/2011).
Poin 2 dan 3 hanya memuat materi pola dan struktur ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan
peraturan zonasi, sehingga muatan yang belum dimuat berdasarkan Permen PU No. 20/2011
adalah tujuan penataan BWP dan penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
Dengan demikian, penyempurnaan pada bagian target/sasaran yang diharapkan dari pekerjaan
ini adalah sebagai berikut:
1. Tersusunnya produk Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bati-Bati yang telah
disesuaikan dengan regulasi dan kebijakan baru tentang penataan ruang;
2. Tersedianya arahan bagi pembangunan fisik kawasan;
3. Tersedianya arahan bagi instansi terkait dalam menyusun zonasi termasuk pemberian izin
terhadap kesesuaian pemanfaatan peruntukan lahan dan bangunan;
4. Tersedianya data sebagai dasar dalam penentuan tujuan penataan BWP, rencana pola dan
struktur ruang, serta penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya di
Kecamatan Bati-bati.
2.3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN
2.3.1 Wilayah Perencanaan
Lingkup wilayah perencanaan pada pekerjaan Penyusunan RDTR dan Zoning Regulation ini
sudah sangat jelas tertuang dalam KAK, yaitu Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut.
2.3.2 Ruang Lingkup Materi
Ruang lingkup materi telah dijelaskan secara detil di dalam KAK, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
RDTR dan Peraturan Zonasi.
2.4 TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pada tahapan pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam KAK hanya diuraikan 2 (dua)
kegiatan utama, yaitu penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi. Tahapan kegiatan lanjutannya
seperti penyusunan KLHS, naskah akademis dan draft Reperda, serta pembuatan animasi dan
maket tidak dicantumkan dalam sub bab ini, sementara kegiatan-kegiatan tersebut merupakan
cakupan/bagian yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pekerjaan ini. Oleh
karena itu, konsultan melakukan penyempurnaan terhadap tahapan pelaksanaan pekerjaan
sebagai berikut:
1. Perumusan dan penyusunan substansi materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kecamatan Bati-bati;
2. Perumusan dan penyusunan substansi materi Peraturan Zonasi (PZ);
3. Penyusunan KLHS; dan
4. Perumusan Naskah Akademik dan Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi
Kecamatan Bati-bati.
Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan, konsultan telah
menyusun alur tahapan pelaksanaan yang dibagi menjadi 3 tahap besar yang disesuaikan
dengan keluaran yang akan dihasilkan. Tahap I adalah persiapan kegiatan, dilanjutkan dengan
tahap II yang terdiri atas pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan konsep
pengembangan. Tahapan terakhir yaitu proses penyusunan naskah teknis RDTR dan Peraturan
Zonasi berdasarkan hasil dari tahap-tahap sebelumnya dengan muatan yang disesuaikan
dengan Permen PU No. 20/2011. Tahapan-tahapan ini secara lebih rinci dapat dilihat pada
gambar 3.1 dalam bab usulan rencana kerja.
2.5 KEBUTUHAN TENAGA AHLI
Ketentuan mengenai kebutuhan tenaga ahli yang tercantum dalam KAK untuk Pekerjaan
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bati-bati oleh konsultan
dirasakan cukup memadai, baik dari segi pelaksanaan kegiatan maupun kapabilitas
penyelesaian pekerjaan. Secara umum, sebagian besar keahlian yang diperlukan telah
terpenuhi, sehingga komposisi tenaga ahli yang diajukan dirasakan sudah cukup untuk dapat
menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Di samping itu, konsultan juga telah
menyusun time and manning schedule untuk setiap tenaga ahli, tenaga sub ahli, dan tenaga
pendukung agar tahapan demi tahapan dapat terstruktur dan terkoordinasi secara
sistematis.
2.6 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang disebutkan dalam KAK yaitu selama 6 (enam)
bulan menurut konsultan dirasakan cukup memadai untuk menghasilkan keluaran dengan
hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan pada tabel 3.1 dalam KAK dirasakan perlu disesuikan kembali dengan
estimasi waktu pengerjaan berdasarkan tahapan kegiatan yang telah disusun oleh konsultan.
Proses yang akan membutuhkan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan pada KAK adalah
pada tahap pengumpulan data, analisis data, dan perumusan konsep pengembangan. Oleh
karena itu, konsultan telah menyusun ulang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada sub bab
jadwal pelaksanaan pekerjaan (tabel 1).
2.7 PRODUK PEKERJAAN
Konsultan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai
ketentuan dan kode etik profesi yang berlaku. Konsultan memahami bahwa produk pekerjaan
yang dihasilkan harus mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), serta memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis yang
berlaku.
Dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ)
Kecamatan Bati-bati, konsultan akan menghasilkan keluaran pekerjaan yang terdiri dari
laporan pendahuluan, laporan antara, dan draft laporan rencana serta dokumen-dokumen
pendukung lainnya. Penyampain dokumen-dokumen tersebut kepada PPK menurut konsultan
akan sangat membantu dalam proses perbaikan dan pemantauan kemajuan pekerjaan ini.
BAB 3 USULAN RENCANA KERJA
3.1 METODA PELAKSANAAN DAN PENTAHAPAN KEGIATAN
Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang(RDTR), Zoning Regulation,
dan Draft Perda Kecamatan Bati-Bati dilakukan dengan metoda dan pentahapan seperti yang
terlihat pada diagram pada halaman selanjutnya.
2.1 PENGUMPULAN DATA-DATA
KAWASAN
3.2 RENCANA POLARUANG
3.3 RENCANA JARINGANSARANA, PRASARANA,
1.1 KAJIAN AWAL DAN UTILITAS KAWASAN
RANGKAIAN 1.2 PERSIAPAN DASARKEGIATAN
2.2 TABULASI DANKOMPILASI DATA
1.3 IDENTIFIKASI 2.3 ANALISISKEBUTUHAN DATATAMBAHAN
1.4 ISU SRATEGIS 3.6 PERATURAN ZONASI
2.4 PERUMUSAN KONSEPPENGEMBANGAN
METODA DAN PENDEKATAN
HASIL
TAHAPAN
3.1 PERUMUSAN TUJUAN PENGEMBANGAN
3.4 PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA
3.5 KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Kajian Materi Teknis RTRW Kabupaten Tanah Laut
Kajian Materi Teknis RDTR dan PZ Kabupaten Tanah Laut
Kajian kebijakan lainnya
Output dan lingkup pekerjaan Metodologi Rencana survey Rencana kerja
Penyusunan Naskah Teknis RDTR 1. Survey Instansional Data wilayah
administrasi Data fisiografis Data Kependudukan Data ekonomi dan
keuangan Data ketersediaan
prasarana dan sarana Data peruntukan ruang Data penguasaan,
penggunaan dan pemanfaatan lahan
Peta dasar rupa bumi dan peta tematik
2. Survey Lapangan Data ketersediaan
prasarana dan sarana Data peruntukan ruang Data kawasan bangunan Penjaringan aspirasi
masyarakat (angket, temu wicara, wawancara)
Penyusunan PeraturanZonasi1. Survey Instansional Data dampak terhadap
kegiatan tertentu padazona bersangkutan
Peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan dan prasarana
Standar teknis dan adminisratif
Peraturan perundang-undangan penggunaan lahan
2. Observasi Lapangan Data jenis penggunaan
lahan Jenis dan intensitas
kegiatan eksisting Identifikasi masalah dari
masing-masing kegiatan dan kondisi fisik bangunan dan lingkungan
Penjabaran tujuan penataan ruang di BWP Kecamatan Bati-Bati
Melengkapi data base jumlah penduduk, jaringan prasarana dan pemanfaatan ruang eksisting
Penjabaran dasar penetapan Sub BWP yang diprioristaskan penanganannya
Rencana pengembangan
Rumusan tujuan penataan BWP Rumusan kebijakan Rumusan strategi pengembangan BWP
Rencana Zona Lindung Rencana Zona Budi Daya
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan Rencana Pengembangan Jaringan
Energi/Kelistrikan Rencana Pengembangan Jaringan
Telekomunikasi Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah Rencana Pengembangan Prasarana lainnya
TAHAP 1 PERSIAPAN
‐ Desk study berupa studi literatur‐ Analisis kebijakan
Laporan Pendahuluan yang berisi:‐ Metodologi pendekatan‐ Ruang lingkup‐ Jadwal rencana kegiatan dan
diskusi pembahasan‐ Tugas dan tanggung jawab
masing-masing tenaga ahli
TAHAP 2PENGUMPULAN DATA, ANALISA DATA, DAN PENYUSUNAN KONSEP RENCANA
‐ Analisis kebijakan‐ Analisis daya dukung dan daya tampung‐ Analisis karakteristik wilayah‐ Analisis potensi dan masalah pengembangan BWP‐ Analisis kualitas kinerja kawasan dan bangunan‐ Superimpose analysis
Laporan Antara dan Laporan Hasil Survey (LHS), yang berisi:‐ Laporan hasil survey primer dan sekunder‐ Hasil analisis‐ Kesimpulan sementara
TAHAP 3PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS RDTR DAN
PZ
‐ Analisis iterasi ‐ modelling
Laporan Akhir yang berisi:‐ Peraturan zonasi kawasan‐ Rencana pengelolaan kawasan‐ KLHS‐ Draft Raperda
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Ketentuan Intensitasn Pemanfatan Ruang Ketentuan Tata Bangunan Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Ketentuan Pelaksanaan Ketentuan Tambahan Ketentuan Khusus Standar Teknis Ketentuan Pengaturan Zonasi
Gambar 2 Alur Metoda dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Penjelasan lebih lanjut dari metodologi pada halaman diagram sebelumnya dilakukan dengan
tahapan-tahapan sebagai berikut:
Tahap 1 : Persiapan
1. Melakukan kajian awal dengan metode desk study berupa studi literatur terhadap data
sekunder awal yang sudah ada.
2. Melakukan tahapan persiapan dasar, yaitu dengan mengadakan koordinasi internal dengan
tujuan untuk menyamakan persepsi mengenai output dan lingkup pekerjaan, metodologi,
persiapan rencana survey, dan rencana kerja.
3. Mengidentifikasi kebutuhan data sekunder tambahan lainnya, yang akan diketahui melalui
tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
4. Mengidentifikasi isu strategis yang ada dan sedang berkembang di dalam wilayah
perencanaan.
Tahap 1 dilaksanakan selama 4 (empat) minggu setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
diterbitkan. Keluaran yang dihasilkan adalah Laporan Pendahuluan yang berisi mengenai
detail metodologi pendekatan, ruang lingkup, jadwal rencana kegiatan dan jadwal
pembahasan, serta tugas dan tanggung jawab tenaga ahli yang terlibat dalam kegiatan. Metoda
pendekatan yang dilakukan adalah dengan desk study dan analisis kebijakan.
Tahap 2 : Pengumpulan Data, Analisa Data, dan Review Konsep Pengembangan
Pada Tahap 2 terdapat tiga kegiatan utama, yaitu Pengumpulan Data, Analisa Data, dan
Penyusunan Konsep Pengembangan (RDTR dan Peraturan Zonasi).
1. Pengumpulan data
Pada kegiatan pengumpulan data, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah:
A. Melakukan pengumpulan data, baik data sekunder yang didapatkan melalui survey
instansional dan data primer yang dilakukan melalui kegiatan survey dan observasi
lapangan.
Data yang perlu dihimpun dalam penyusunan RDTR meliputi data yang diperoleh dengan
cara survey instansional dan obervasi lapangan. Data yang didapatkan melalui survey
instansional adalah:
1) data wilayah administrasi;
2) data fisiografis;
3) data kependudukan;
4) data ekonomi dan keuangan;
5) data ketersediaan prasarana dan sarana;
6) data peruntukan ruang;
7) data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;
8) peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan,
penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian
minimal peta 1:5.000.
Sedangkan data-data yang didapatkan melalu observasi lapangan adalah:
1) data ketersediaan prasarana dan sarana
2) data peruntukan ruang
3) data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan)
4) penjaringan aspirasi masyarakat (angket, temu wicara, wawancara)
Dalam pelaksanaannya, akan terdapat beberapa data yang didapatkan dari survey
instanstional dan observasi lapangan sekaligus.
Sama halnya dengan data yang dibutuhkan dalam penyusunan RDTR, data yang
dibutuhkan dalam penyusunan Peraturan Zonasi juga didaptkan melalui survey
instansional dan obersvasi lapangan. Data yang didapatkan melalui survey instansional
adalah:
1) kajian dampak terhadap kegiatan yang ada atau akan ada di zona yang
bersangkutan;
2) peraturan perundang-undangan pemanfaatan lahan dan bangunan, serta prasarana
di daerah terkait; dan
3) standar teknis dan administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan
perundang-undangan nasional maupun daerah;
4) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan lahan yang ada di
kabupaten/kota yang akan disusun peraturan zonasinya.
Sedangkan data-data yang didapatkan melalui obervasi lapangan adalah:
1) jenis penggunaan lahan yang ada pada daerah yang bersangkutan;
2) jenis dan intensitas kegiatan yang ada pada daerah yang bersangkutan;
3) identifikasi masalah dari masing-masing kegiatan serta kondisi fisik (tinggi
bangunan dan lingkungannya).
B. Melakukan tabulasi dan kompilasi data yang sudah didapatkan. Kegiatan ini dilakukan
sebagai tahapan awal dari persiapan proses analisa pada tahapan selanjutnya.
2. Analisa data
Sedangkan pada kegiatan analisa data, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah:
a) Analisis dan penjabaran dari tujuan penataan ruang BWP Kecamatan Bati-Bati yang
terdapat dalam RDTR dan PZ Kabupaten Tanah Laut.
b) Melengkapi data base, analisis, dan proyeksi kepadatan penduduk sebagai dasar
penetapan jenis klasifikasi zona perumahan.
c) Melakukan penjabaran dan analisis terhadap dasar penetapan Sub BWP yang
diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Bati-Bati yang terdapat dalam materi
RDTR dan PZ Kabupaten Tanah Laut.
d) Analisa rencana pengembangan.
3. Penyusunan konsep pengembangan
Pada tahap ini dilakukan proses penyusunan rencana pengembangan Kecamatan Bati-Bati.
Tahap 2 dilaksanakan selama 10 (sepuluh) minggu setelah Tahap 1 atau berakhir 14 (empat
belas) minggu setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. Keluaran yang
dihasilkan adalah Laporan Fakta dan Analisa dan Laporan Hasil Survey (LHS). Laporan Fakta
dna Analisa berisikan kumpulan analisis dan hasil kesimpulan sementara yang didapat,
sedangkan Laporan Hasil Survey (LHS) berisi mengenai hasil survey primer dan sekunder
yang telah didapatkan. Metode pendekatan yang digunakan adalah analisis kebijakan, analisis
daya dukung dan daya tampung, analisis karakteristik wilayah, analisis potensi dan masalah
pengembangan BWP, analisis kualitas kinerja kawasan dan bangunan, dan superimpose
analysis.
Tahap 3 : Penyusunan Naskah Akademis RDTR dan Peraturan Zonasi
a) Penyusunan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan BWP Kecamatan Bati-Bati.
b) Penyusunan rencana pengembangan kawasan yang terdiri dari rencana pola ruang,
rencana jaringan sarana dan prasarana kawasan, rencana utilitas kawasan, penetapan
Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, ketentuan pemanfaatan ruang dan
Peraturan Zonasi.
Peraturan zonasi sendiri terdiri dari:
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan
Ketentuan intensitas pemanfaatan lahan
Ketentuan tata bangunan
Ketentuan sarana dan prasarana minimal
Ketentuan pelaksanaan
Ketentuan tambahan
Ketentuan khusus
Standar teknis
Ketentuan Pengaturan Zonasi.
2. Penyusunan naskah akademis RDTR dan PZ BWP Kecamatan Bati-Bati. Tahapan
kegiatan ini dilakukan berdasarkan berbagai output yang sudah dihasilkan pada tahapan-
tahapan sebelumnya.
Tahap 3 dilaksanakan selama 10 (sepuluh) minggu atau berakhir pada 24 (dua puluh empat)
minggu setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. Keluaran dari tahap 3 adalah
Laporan Akhir yang berisikan pemutakhiran Materi Teknis RDTR dan PZ BWP Kecamatan
Bati-Bati yang berisikan hasil akhir dari dua tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Metoda yang diterapkan dalam tahapan ini adalah analisis iterasi dan modelling.
3.2 JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
Berdasarkan pentahapan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah susunan jadwal
pelaksanaannya:
•Rencana Pengelolaan Kawasan•Peraturan Zonasi Kawasan•KLHS•Draft Raperda
•Laporan Hasil Survey Primer dan Sekunder•Hasil Analisis•Kesimpulan Sementara
•Fokus pekerjaan•Metodologi•Rencana kerja
PERIODE
TAHAP
KEGIATAN
TARGET/OUTPUT
BULAN KE-2
PERSIAPAN PENGUMPULAN DATA, ANALISA DATA, DAN PENYUSUNAN KONSEP RENCANA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS RDTR DAN PZ
BULAN KE-3 BULAN KE-4 BULAN KE-5BULAN KE-1
Kajian Materi TeknisRTRW, RDTR dan PZ
Kabupaten Tanah Laut, serta
kebijakan lainnya
Identifikasikebutuhan data dan
isu-isu strategis
Penyusunanmetodologi dan
rencana kerjaPengumpulan
Data
Kompilasi Data
Analisis
Tujuan PenataanRuang
Pelengkapandata base
Penetapan Sub BWP Prioritas
RencanaPengembangan
LAPORANLaporan Pendahuluan
(4 minggu setelahSPMK)
Laporan Fakta dan Analisa(13 minggu setelah SPMK)
Laporan Akhir(24 minggu setelah
SPMK)
BULAN KE-6
Tujuan PengembanganKawasan
Rencana PolaRuang
PerumusanKonsep
Pengembangan
Rencana JaringanSarana, Prasarana,
dan Utilitas
Penetapan Sub BWP Prioritas
KetentuanPemanfaatan Ruang
Peraturan Zonasi
Gambar 3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
BAB 4 ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN
4.1 TIM PELAKSANA PEKERJAAN
Tim pelaksanaan pekerjaan disusun berdasarkan kebutuhan keahlian dalam studi ini, yaitu:
Tenaga Ahli :
1. Team Leader: S3 Rancang Kota atau S3 Planologi (Perencanaan Wilayah dan Kota /
PWK) – 1 orang
2. Ahli Lingkungan: S1 Teknil Lingkungan – 1 orang
3. Ahli Transportasi: S1 Teknik Sipil atau S1 Planologi (Perencanaan Wilayah dan
Kota / PWK) – 1 orang
4. Ahli Arsitektur: S1 Teknik Arsitektur – 1 orang
5. Ahli Ekonomi Pembangunan: S1 Studi Pembangunan – 1 orang
6. Ahli Geoteknik: S1 Geoteknik – 1 orang
7. Ahli Hidrologi/Pengairan: S1 Teknik Pengairan – 1 orang
8. Ahli Hukum: S1 Hukum – 1 orang
Tenaga Pendukung :
1. Surveyor : S1 Planologi/Teknik Sipil/Teknik Pengairan – 5 orang
2. Drafter / Juru Gambar Cad – 1 orang
3. Administrasi dan Keuangan: D3 – 1 orang
4. Tenaga Pendukung SKL – 2 orang
Organisasi pelaksana pekerjaan tersusun seperti yang terlihat pada diagram berikut.
Gambar 4 Organisasi Pelaksana Pekerjaan
4.2 JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI
Berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan Jumlah Orang Bulan (Man Month) durasi
pelaksanaan pekerjaan, jadwal penugasan masing-masing tenaga ahli dan tenaga pendukung
disusun sedemikian rupa seperti yang terlihat pada tabel berikut.
Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Team Leader (Planologi/Rancang Kota)2 Ahli Lingkungan3 Ahli Transportasi4 Ahli Arsitektur5 Ahli Ekonomi Pembangunan6 Ahli Perpetaan7 Ahli Hidrologi/Pengairan8 Ahli Hukum9 Surveyor
10 Drafter11 Administrasi dan Keuangan12 Tenaga Pendukung SKL
Bulan ke IV Bulan ke V Bulan ke VITenaga Ahli dan Tenaga PendukungNo
Tahap 1
Bulan ke I Bulan ke II Bulan ke III
Tahap 2 Tahap 3