Presentasi Standar PKN Full

8/16/2019 Presentasi Standar PKN Full

1/42


2/42

d% Undang-undang Nomor 15 !ahun 200 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

!anggung "a#a$ Keuangan Negara%

e% Undang-undang Nomor 15 !ahun 200 tentang Badan Pemeriksa Keuangan%

1. !e"erensi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

,e4erensi yang digunakan dalam penyusunan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

adalah/

,e4erensi

a% Standar 8udit Pemerintahan 9 Badan Pemeriksa Keuangan , !ahun 1&&5%

$% Generally Accepted Government Auditing Standards (:8:8S) 200' ,e;ision3

United States General Accounting Office (US-:8


3/42


4/42

BAB II

PE&BAHASAN

2.1 Pern'ataan Standar Pemeriksaan (1 Tentang Standar Umum

Pernyataan Standar Pemeriksaan 01 tentang Standar Umum mengatur standar umum

untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan3 pemeriksaan kiner*a3 dan pemeriksaan dengan

tu*uan tertentu% Standar umum ini $erkaitan dengan ketentuan mendasar untuk men*amin

kredi$ilitas hasil pemeriksaan% Untuk men*amin kredi$ilitas hasil pemeriksaan3 maka

diperlukan persyaratan kemampuankeahlian pemeriksa3 independensi organisasi pemeriksa

dan pemeriksa se6ara indi;idual3 pelaksanaan kemahiran pro4esional se6ara 6ermat dan

seksama dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan3 serta pengendalian mutu hasil pemeriksaan% Standar umum merupakan kerangka dasar untuk dapat menerapkan standar

pelaksanaan dan standar pelaporan se6ara e4ekti4% +engan demikian3 standar umum ini harus

diikuti oleh semua pemeriksa dan organisasi pemeriksa yang melakukan pemeriksaan

$erdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ,epu$lik ndonesia (BPK ,) Nomor 01

!ahun 200. tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara%

2.1.1 Pers'aratan Kemam$uan) Kea*+ian

Pernyataan standar umum pertama adalah/ Pemeriksa se6ara kolekti4 harus memiliki

ke6akapan pro4esional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan% Seluruh

organisasi pemeriksa $ertanggung *a#a$ untuk memastikan $ah#a setiap pemeriksaan

dilaksanakan oleh para pemeriksa yang se6ara kolekti4 memiliki pengetahuan3 keahlian3 dan

pengalaman yang di$utuhkan untuk melaksanakan tugas terse$ut%


5/42

melaksanakan pemeriksaan% +alam pendidikan terse$ut3 minimal 2 *am dari @0 *am

pendidikan harus $erhu$ungan langsung dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

*a#a$ keuangan negara di lingkungan pemerintah atau lingkungan yang khusus dan unik di

mana entitas yang diperiksa $eroperasi% Sedikitnya 20 *am dari @0 *am terse$ut harus

diselesaikan dalam 1 tahun dari periode 2 tahun%


6/42

') 8pa$ila pemeriksaan meliputi re;iu atas data teknik yang rumit3 maka tim pemeriksa

perlu meli$atkan tenaga ahli di $idang terse$ut%

) 8pa$ila pemeriksaan menggunakan metode pemeriksaan yang sangat khusus seperti

penggunaan instrumen pengukuran yang sangat rumit3 estimasi aktuaria atau

pengu*ian analisis statistik3 maka tim pemeriksa perlu meli$atkan tenaga ahli di

$idang terse$ut%

Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di $idang

akuntansi dan auditing3 serta memahami prinsip akuntansi yang $erlaku umum yang

$erkaitan dengan entitas yang diperiksa% Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan

pemeriksaan keuangan se6ara kolekti4 *uga harus memiliki keahlian yang di$utuhkan serta

memiliki serti4ikasi keahlian yang $erterima umum% Sedangkan pemeriksa yang $erperan

se$agai penanggung *a#a$ pemeriksaan keuangan harus memiliki serti4ikasi keahlian yang

diakui se6ara pro4esional%

2.1.2 Inde$endensi

Pernyataan standar umum kedua adalah/ +alam semua hal yang $erkaitan dengan

peker*aan pemeriksaan3 organisasi pemeriksa dan pemeriksa3 harus $e$as dalam sikap mental

dan penampilan dari gangguan pri$adi3 ekstern3 dan organisasi yang dapat mempengaruhi

independensinya% +engan pernyataan standar umum kedua ini3 organisasi pemeriksa dan

para pemeriksanya $ertanggung *a#a$ untuk dapat mempertahankan independensinya

sedemikian rupa3 sehingga pendapat3 simpulan3 pertim$angan atau rekomendasi dari hasil

pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak

manapun% Pemeriksa harus menghindar dari situasi yang menye$a$kan pihak ketiga yang

mengetahui 4akta dan keadaan yang rele;an menyimpulkan $ah#a pemeriksa tidak dapat

mempertahankan independensinya sehingga tidak mampu mem$erikan penilaian yang

o$yekti4 dan tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan%

Pemeriksa perlu mempertim$angkan tiga ma6am gangguan terhadap independensi3

yaitu gangguan pri$adi3 ekstern3 dan atau organisasi% 8pa$ila satu atau le$ih dari gangguan

independensi terse$ut mempengaruhi kemampuan pemeriksa se6ara indi;idu dalam

melaksanakan tugas pemeriksaannya3 maka pemeriksa terse$ut harus menolak penugasan

pemeriksaan% +alam keadaan pemeriksa yang karena suatu hal tidak dapat menolak

penugasan pemeriksaan3 gangguan dimaksud harus dimuat dalam $agian lingkup pada

laporan hasil pemeriksaan%

6


7/42

+alam menggunakan tenaga ahli3 pemeriksa harus memperlakukan tenaga ahli

terse$ut seperti anggota tim pemeriksaan sehingga perlu menilai kemampuan tenaga ahli

terse$ut untuk melaksanakan se$agian peker*aan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya

se6ara tidak memihak% +alam melakukan penilaian ini3 pemeriksa harus mem$erlakukan

ketentuan independensi menurut Standar Pemeriksaan kepada tenaga ahli dan memperoleh

representasi dari tenaga ahli terse$ut mengenai independensi tenaga ahli% 8pa$ila tenaga ahli

memiliki gangguan terhadap independensi3 pemeriksa tidak $oleh menggunakan hasil

peker*aan tenaga ahli terse$ut% !enaga ahli yang dimaksud meliputi tapi tidak ter$atas pada

aktuaris3 penilai3 penga6ara3

insinyur3 konsultan lingkungan3 pro4esi medis3 ahli statistik3 dan geologi% +an ketentuan ini

$erlaku $agi konsultan ekstern yang mendapat penugasan pemeriksaan dari organisasi

pemeriksa%

Se$agai 6atatan3 dalam SPKN tidak di*a$arkan independen se6ara garis $esar yang

#a*i$ dimiliki auditor yang meliputi (1) independence in fact (independensi senyatanya)

yakni

auditor harus mempunyai ke*u*uran yang tinggi3 (2) independence in appearance

(independensi dalam penampilan) yang merupakan pandangan pihak lain terhadap diri

auditor sehu$ungan dengan pelaksanaan audit% 8uditor harus men*aga kedudukannya

sedemikian rupa sehingga pihak lain akan memper6ayai sikap independensi dan

o$*ekti;itasnya3 dan (') independence in competence (independensi dari sudut keahlian) yang

$erhu$ungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan

menyelesaikan tugasnya% SPKN le$ih mem4okuskan $agaimana gangguan yang mungkin

ter*adi dalam rangka menggoyang independensi auditor

2.1.2.1 ,angguan Priadi


8/42

a% ?emiliki hu$ungan pertalian darah ke atas3 ke $a#ah3 atau semenda sampai dengan

dera*at kedua dengan *a*aran mana*emen entitas atau program yang diperiksa atau se$agai

pega#ai dari entitas yang diperiksa3 dalam posisi yang dapat mem$erikan pengaruh

langsung dan signi4ikan terhadap entitas atau program yang diperiksa%

$% ?emiliki kepentingan keuangan $aik se6ara langsung maupun tidak langsung pada entitas

atau program yang diperiksa%

6% Pernah $eker*a atau mem$erikan *asa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam

kurun #aktu dua tahun terakhir%

d% ?empunyai hu$ungan ker*asama dengan entitas atau program yang diperiksa%

e% !erli$at $aik se6ara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan o$yek pemeriksaan3

seperti mem$erikan asistensi3 *asa konsultasi3 pengem$angan sistem3 menyusun danatau

mere;iu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa%

4% 8danya prasangka terhadap perorangan3 kelompok3 organisasi atau tu*uan suatu program3yang dapat mem$uat pelaksanaan pemeriksaan men*adi $erat se$elah%

g% Pada masa se$elumnya mempunyai tanggung *a#a$ dalam pengam$ilan keputusan atau

pengelolaan suatu entitas3 yang $erdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program

entitas yang sedang $er*alan atau sedang diperiksa%

h% ?emiliki tanggung *a#a$ untuk mengatur suatu entitas atau kapasitas yang dapat

mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa3 misalnya se$agai seorang

direktur3 pe*a$at atau posisi senior lainnya dari entitas3 akti;itas atau program yang

diperiksa atau se$agai anggota mana*emen dalam setiap pengam$ilan keputusan3

penga#asan atau 4ungsi monitoring terhadap entitas3 akti;itas atau program yang

diperiksa%

i% 8danya ke6enderungan untuk memihak3 karena keyakinan politik atau sosial3 se$agai

aki$at hu$ungan antar pega#ai3 kesetiaan kelompok3 organisasi atau tingkat pemerintahan

tertentu%

*% Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa3 yang se$elumnya pernah se$agai

pe*a$at yang menyetu*ui 4aktur3 da4tar ga*i3 klaim3 dan pem$ayaran yang diusulkan oleh

suatu entitas atau program yang diperiksa%k% Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang pemeriksa3 yang se$elumnya pernah

menyelenggarakan 6atatan akuntansi resmi atas entitasunit ker*a atau program yang

diperiksa%

l% ?en6ari peker*aan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan%


9/42


10/42

simpulan hasil pemeriksaannya se6ara independen dan o$yekti4% ndependensi dan

o$yekti4itas pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi apa$ila terdapat/

a% =ampur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang mem$atasi atau mengu$ah lingkup

pemeriksaan se6ara tidak semestinya%

$% =ampur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan

atau pemilihan sampel pemeriksaan%

6% Pem$atasan #aktu yang tidak #a*ar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan%

d% =ampur tangan pihak ekstern mengenai penugasan3 penun*ukan3 dan promosi pemeriksa%

e% Pem$atasan terhadap sum$er daya yang disediakan $agi organisasi pemeriksa3 yang dapat

$erdampak negati4 terhadap kemampuan organisasi pemeriksa terse$ut dalam

melaksanakan pemeriksaan%

4% e#enang untuk menolak atau mempengaruhi pertim$angan pemeriksa terhadap isi

suatu laporan hasil pemeriksaan%g% 8n6aman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetu*uan dengan isi laporan hasil

pemeriksaan3 simpulan pemeriksa3 atau penerapan suatu prinsip akuntansi atau kriteria

lainnya%

h% Pengaruh yang mem$ahayakan kelangsungan pemeriksa se$agai pega#ai3 selain se$a$-

se$a$ yang $erkaitan dengan ke6akapan pemeriksa atau ke$utuhan pemeriksaan%

Pemeriksa harus $e$as dari tekanan politik agar dapat melaksanakan pemeriksaan dan

melaporkan temuan pemeriksaan3 pendapat dan simpulan se6ara o$yekti43 tanpa rasa takut

aki$at tekanan politik terse$ut% ?enurut Cinn et&al& (1&@@)3 independensi ini dapat *uga dilihat

se$agai attitude mental atau pernyataan pikiran ( state of mind )3 yaitu tidak memper$olehkan

akuntan pu$lik men*adi $agian dari pengaruh atau tekanan dari kon4lik kepentingan atau

men*adi su$ordinasi orang lain%

2.1.2. ,angguan rganisasi

:angguan


11/42

a% ?elaksanakan akunta$iltas serta melaporkan hasil audit mereka kepada pe*a$at

tertinggi dalam lem$aga atau entitas pemerintah yang $ersangkutan%

$% +itempatkan di luar 4ungsi mana*emen garis dan sta4 entitas yang diaudit terse$ut%

6% ?enyampaikan hasil audit se6ara teratur kepada instansi atau lem$aga

pemerintah yang $er#enang dan BPK ,%d% +i*auhkan dari tekanan politik3 agar mereka dapat melaksanakan audit se6ara

o$yekti4 dan dapat melaporkan temuan audit3 pendapat dan kesimpulan mereka

se6ara o$yekti43 tanpa rasa takut aki$at tekanan politik terse$ut%

e% +iadakan pem$inaan dalam suatu sistem kepega#aian yang mengatur

kompensasi3 pelatihan3 promosi *a$atan dan pengem$angannya yang didasarkan

pada prestasi ker*a yang dihasilkan%

8pa$ila kondisi se$agaimana dise$utkan di atas dapat dipenuhi3 dan tidak ada

gangguan organisasi terhadap independensi3 sta4 audit se6ara organisasi harus

dipandang independen untuk melakukan audit intern3 dan $e$as untuk melaporkan

se6ara o$yekti4 kepada pimpinan tertinggi entitas pemerintah yang diaudit%

2.1. Penggunaan Kema*iran Pr/"esi/na+ se0ara ermat dan Seksama

Pernyataan standar umum ketiga adalah/ +alam pelaksanaan pemeriksaan serta

penyusunan laporan hasil pemeriksaan3 pemeriksa #a*i$ menggunakan kemahiran

pro4esionalnya se6ara 6ermat dan seksama% Pernyataan standar ini me#a*i$kan pemeriksa

untuk menggunakan kemahirannya se6ara pro4esional3 6ermat dan seksama3 memperhatikan

prinsip-prinsip pelayanan atas kepentingan pu$lik serta memelihara integritas3 o$yekti;itas3

dan independensi dalam menerapkan kemahiran pro4esional terhadap setiap aspek

pemeriksaannya% Pemeriksa harus menggunakan kemahiran pro4esional se6ara 6ermat dan

seksama dalam menentukan *enis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang

akan diterapkan terhadap pemeriksaan seperti menentukan lingkup pemeriksaan3 memilih

metodologi3 menentukan *enis dan *umlah $ukti yang akan dikumpulkan3 atau dalam memilih pengu*ian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan% Kemahiran pro4esional harus

diterapkan *uga dalam melakukan pengu*ian dan prosedur3 serta dalam melakukan penilaian

dan pelaporan hasil pemeriksaan%

Kemahiran pro4esional menuntut pemeriksa untuk melaksanakan skeptisme

pro4esional3 yaitu sikap yang men6akup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan

e;aluasi se6ara kritis terhadap $ukti pemeriksaan% Pemeriksa menggunakan pengetahuan3

keahlian dan pengalaman yang dituntut oleh pro4esinya untuk melaksanakan pengumpulan

$ukti dan e;aluasi o$yekti4 mengenai ke6ukupan3 kompetensi3 dan rele;ansi $ukti% Karena

11


12/42

$ukti dikumpulkan dan die;aluasi selama pemeriksaan3 skeptisme pro4esional harus

digunakan selama pemeriksaan. Pemeriksa tidak $oleh menganggap $ah#a mana*emen

entitas yang diperiksa tidak *u*ur3 tetapi *uga tidak $oleh menganggap $ah#a ke*u*uran

mana*emen terse$ut tidak diragukan lagi% +alam menggunakan skeptisme pro4esional3 pemeriksa tidak $oleh puas dengan $ukti yang kurang meyakinkan #alaupun menurut

anggapannya mana*emen entitas yang diperiksa adalah *u*ur%

Pemeriksa harus menggunakan kemahiran pro4esionalnya se6ara 6ermat dan seksama

dalam menerapkan Standar Pemeriksaan yang digunakan% Keputusan pemeriksa tidak

menerapkan standar tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan harus di6atat dalam kertas ker*a

pemeriksaan% +alam keadaan tertentu dapat ter*adi $ah#a pemeriksa tidak dapat mematuhi

Standar Pemeriksaan yang $erlaku dan *uga tidak dapat mengundurkan diri dari penugasan

pemeriksaan% +alam keadaan demikian3 pemeriksa harus mengungkapkan masalah terse$ut

dalam lingkup pemeriksaan di dalam laporan hasil pemeriksaannya3 yaitu tidak dipatuhinya

Standar Pemeriksaan yang $erlaku3 alasan yang mendasarinya3 dan dampaknya terhadap hasil

pemeriksaan aki$at tidak dipatuhinya Standar Pemeriksaan terse$ut%

?enerapkan kemahiran pro4esional se6ara 6ermat dan seksama memungkinkan

pemeriksa untuk mendapatkan keyakinan yang memadai $ah#a salah sa*i material atau

ketidakakuratan yang signi4ikan dalam data akan terdeteksi% Keyakinan mutlak tidak dapat

di6apai karena si4at $ukti dan karakteristik penyimpangan% Pemeriksaan yang dilaksanakan

menurut Standar Pemeriksaan mungkin tidak akan mendeteksi salah sa*i material atau

ketidakakuratan yang signi4ikan3 $aik karena kesalahan3 ke6urangan3 tindakan melanggar

hukum3 atau pelanggaran aturan% alaupun Standar Pemeriksaan ini meletakkan tanggung

*a#a$ kepada setiap pemeriksa untuk menerapkan kemahiran pro4esionalnya se6ara 6ermat

dan seksama3 tidak $erarti $ah#a tanggung *a#a$nya tidak ter$atas3 dan tidak $erarti *uga

$ah#a pemeriksa tidak melakukan kekeliruan%

>ayes-,oth (1&.5)3 >ut6hinson (1&@')3 ?urphy dan right (1&@)

mem$erikan $ukti empiris $ah#a seseorang yang le$ih $erpengalaman pada $idang

su$stanti43 maka orang terse$ut mempunyai le$ih item yang disimpan dalam

memorinya sehingga akan le$ih mudah $aginya untuk mem$edakan item-item

men*adi $e$erapa kategori% e$er dan =ro6ker (1&@') dalam !u$$s (1&&2) menun*ukkan

semakin $anyak pengalaman seseorang3 hasil peker*aan semakin

akurat dan le$ih $anyak mempunyai memori tentang struktur kategori yang rumit%

Penelitian lain mem$erikan $ukti $ah#a pengalaman auditor mempunyai

12


13/42

dampak yang signi4ikan terhada kiner*a3 #alaupun hu$ungannya tidak langsung%

>u$ungan antara pengalaman auditor dengan kiner*a melalui ;aria$el intervening

e4ek pengetahuan menganai peker*aan ( 'o" (no)ledge) (Bonner dan 7e#is3 1&&0 dan

S6hmidt et al %3 1&@)3 terutama pengetahuan tentang tugas se6ara spesi4ik (Bonner3

1&&0)%

Penelitian yang dilakukan =hoo dan !rotman (1&&1) menun*ukkan $ah#a

auditor yang $erpengalaman le$ih $anyak menemukan item-item yang tidak umum

(atypical ) di$andingkan auditor yang kurang $erpengalaman3 tetapi tidak menemukan

item-item yang umum3 tidak ada $edanya antara auditor $erpengalaman dengan yang

kurang pengalaman% >asil penelitian ini didukung oleh pendapat !u$$s (1&&2) yang

melakukan

pengu*ian mengenai e4ek pengalaman terhadap kesuksesan pelaksanaan audit%

>asilnya menun*ukkan $ah#a semakin $anyak pengalaman yang dimiliki3 semakin

$anyak kesalahan yang dapat ditemukan oleh auditor% 8$dolmohammadi dan right

(1&@.) yang menyatakan $ah#a pengalaman mungkin penting $agi keputusan yang

kompleks3 tetapi tidak untuk keputusan yang si4atnya rutin dan terstruktur% Pengaruh

pengalaman akan signi4ikan ketika tugas yang dilakukan semakin kompleks%

*he Contemporary !ictionary (1&@&) mende4inisikan keahlian (e+pertise)

se$agai keahlian khusus yang dimiliki seorang ahli% 8uditor mem$erikan pendapatnya

$erdasarkan in;estigasi yang dilakukan dalam mem$erikan opininya

terse$ut auditor tidak terhindarkan untuk mem$uat pendapat yang su$yekti4% 8gar

pendapat auditor $enar3 proses in;estigasi yang dilakukan harus sesuai

prosedur3 dan input nya ($erupa data dan pengetahuan) *uga harus memadai (>ogart3

1&&1)% >al ini menun*ukkan $ah#a pendapat auditor yang $aik akan $ergantung pada

prosedur audit yang dilaksanakan dan keahlian auditor%

>asil penelitian yang dilakukan oleh ?urtanto (1&&@) dalam ?ayangsari

(200') menun*ukkan $ah#a komponen kompetensi untuk auditor di ndonesia terdiri

atas/

1% Kompetensi pengetahuan3yang merupakan komponen penting dalam suatu

kompetensi% Komponen ini meliputi pengetahuan terhadap 4akta-4akta3 prosedur-

prosedur dan pengalaman% Kan4er dan 86kerman (1&@&) *uga mengatakan $ah#a

pengalaman akan mem$erikan hasil dalam menghimpun dan mem$erikan

kema*uan $agi pengetahuan%

13


14/42

2% =iri-6iri psikologi3 seperti kemampuan $erkomunikasi3 kreati;itas kemampuan

$eker*asama dengan orang lain% :i$$inDs dan 7aro6EueDs (1&&0) *uga

menun*ukkan $ah#a keper6ayaan3 komunikasi3 dan kemampuan untuk $eker*a

sama adalah unsur penting $agi kompetensi audit%

2.1.# Pengenda+ian &utu

Pernyataan standar umum keempat adalah/ Setiap organisasi pemeriksa yang

melaksanakan pemeriksaan $erdasarkan Standar Pemeriksaan harus memiliki sistem

pengendalian mutu yang memadai3 dan sistem pengendalian mutu terse$ut harus dire;iu oleh

pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern)% Sistem pengendalian mutu yang

disusun oleh organisasi pemeriksa harus dapat mem$erikan keyakinan yang memadai $ah#a

organisasi pemeriksa terse$ut/ (1) telah menerapkan dan mematuhi Standar Pemeriksaan

yang $erlaku (2) telah menetapkan dan mematuhi ke$i*akan dan prosedur pemeriksaan yang

memadai% Si4at dan lingkup sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa $ergantung pada

$e$erapa 4aktor3 seperti ukuran dan tingkat otonomi kegiatan yang di$erikan kepada

pemeriksa dan organisasi pemeriksa3 si4at peker*aan3 struktur organisasi3 pertim$angan

mengenai segi $iaya dan man4aatnya% +engan demikian3 sistem pengendalian mutu yang

disusun oleh organisasi pemeriksa se6ara indi;idu akan $er;ariasi3 $egitu pula mengenai

dokumentasinya%


15/42

$% Pemeriksa danatau organisasi pemeriksa terse$ut harus independen (se$agaimana

dide4inisikan dalam Standar Pemeriksaan ini) dari organisasi pemeriksa yang dire;iu3

pega#ainya3 dan entitas yang diperiksa (yang pelaksanaan pemeriksaannya dipilih untuk

dire;iu)% Suatu organisasi pemeriksa dilarang mere;iu organisasi pemeriksa lainnya yang

$aru sa*a melaksanakan re;iu mengenai pengendalian mutu pemeriksaan terhadap

organisasi pemeriksa terse$ut%

6% Pemeriksa terse$ut harus memiliki pengetahuan mengenai $agaimana melaksanakan re;iu

atas pengendalian mutu pemeriksaan% Pengetahuan terse$ut dapat diperoleh dari on-the-

*o$ training3 pendidikan dan pelatihan maupun kom$inasi keduanya%

,e;iu atas pengendalian mutu harus memenuhi persyaratan se$agai $erikut/

a% Pemeriksa dan organisasi pemeriksa terse$ut harus menggunakan pertim$angan sehat dan

pro4esional dalam menilai dan melaporkan hasil re;iunya% $% Pemeriksa terse$ut harus memilih salah satu 6ara pendekatan di $a#ah ini untuk

menentukan hasil pemeriksaan yang dinilai3 yaitu/ (1) memilih pemeriksaan yang se6ara

memadai dapat me#akili penugasan pemeriksaan $erdasarkan Standar Pemeriksaan ini

atau (2) memilih pemeriksaan yang se6ara memadai dapat me#akili penugasan

pemeriksaan oleh organisasi pemeriksa3 termasuk satu atau le$ih penugasan pemeriksaan

yang dilaksanakan $erdasarkan Standar Pemeriksaan ini%

6% ,e;iu atas mutu pemeriksaan meliputi penilaian ke$i*akan dan prosedur pengendalian

mutu organisasi pemeriksa3 termasuk pula prosedur penga#asan terkait3 pelaporan

pemeriksaan3 dokumentasi pemeriksaan yang diperlukan (misalnya dokumentasi

independensi3 dokumentasi tentang pendidikan pro4esional $erkelan*utan3 arsip pega#ai

yang $erkaitan dengan pengangkatan3 e;aluasi kiner*a dan ke$i*akan pemeriksaan)3 serta

#a#an6ara dengan sta4 pro4esional organisasi pemeriksa yang dire;iu untuk menentukan

pemahaman dan kepatuhan terhadap ke$i*akan dan prosedur pengendalian mutu

pemeriksaan%

d% ,e;iu harus 6ukup komprehensi4 untuk mem$erikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan $ah#a sistem pengendalian mutu organisasi pemeriksa yang dire;iu telah

dilaksanakan sesuai dengan standar pro4esional% Pemeriksa yang mere;iu harus

mempertim$angkan mengenai ke6ukupan dan hasil penga#asan organisasi pemeriksa

yang dire;iu dalam peren6anaan prosedur re;iu se6ara e4isien%

e% Pemeriksa yang mere;iu harus menyiapkan laporan tertulis untuk mengkomunikasikan

hasil re;iunya% 7aporan terse$ut harus mengindikasikan lingkup re;iu3 termasuk setiap

keter$atasan yang ada3 dan harus mengungkapkan suatu opini mengenai apakah sistem

pengendalian mutu pemeriksaan yang dilakukan organisasi pemeriksa yang dire;iu telah

15


16/42

memadai dan telah sesuai dengan standar pro4esional% 7aporan harus menyatakan standar

pro4esional yang digunakan% 7aporan *uga harus men*elaskan alasan-alasan *ika ter*adi

modi4ikasi terhadap opini% 8pa$ila ada hal-hal yang mengaki$atkan modi4ikasi terhadap

opini3 maka pemeriksa terse$ut harus mem$erikan pen*elasan dalam temuan dan

rekomendasinya3 $aik dalam laporan re;iu maupun dalam surat komentar yang terpisah3

atau dalam surat kepada mana*emen agar organisasi pemeriksa yang dire;iu dapat

mengam$il tindakan yang tepat% 7aporan tertulis terse$ut harus menga6u kepada surat

komentar atau surat kepada mana*emen apa$ila surat terse$ut dikeluarkan $ersama

laporan modi4ikasi%

Prosedur re;iu terhadap pengendalian mutu harus diren6anakan sesuai dengan luas

dan si4at peker*aan organisasi pemeriksa yang dire;iu% Se$agai 6ontoh3 suatu organisasi

pemeriksa hanya sedikit melaksanakan pemeriksaan3 maka terhadap organisasi pemeriksa ini

re;iu akan le$ih e4ekti4 apa$ila penilaian le$ih menitik$eratkan kepada penilaian mutu

pemeriksaan terse$ut daripada penilaian yang menitik$eratkan kepada penilaian ke$i*akan

dan prosedur pengendalian mutu organisasi pemeriksa dimaksud% n4ormasi dalam laporan

re;iu pengendalian mutu pemeriksaan seringkali $erkaitan dengan pengam$ilan keputusan

penugasan pemeriksaan%


17/42

2.2.2 Generally Accepted Government Auditing Standards 4,A,AS5 2(( Revision6

United States General Accounting Office 4US-,A5

:8< adalah lem$aga Supreme Audit Institution yang dimiliki oleh 8merika Serikat3

tugasnya mirip dengan BPK yang ada di ndonesia% ?isi US-:8< adalah untuk mendukung

Kongres dalam memenuhi tanggung *a#a$ konstitusionalnya dan untuk mem$antu

meningkatkan kiner*a dan men*amin akunta$ilitas pemerintah 4ederal untuk kepentingan

rakyat 8merika% ?em$antu Kongres dengan menyediakan in4ormasi yang tepat #aktu yang

o$yekti43 $erdasarkan 4akta3 nonpartisan3 nonideologi6al3 adil3 dan seim$ang %

Nilai nti dari US-:8< terkait akunta$ilitas3 integritas3 dan kehandalan ter6ermin

dalam semua peker*aan yang dilakukan% US-:8< $eroperasi di $a#ah standar pro4esional

ketat mengenai re;ie# dan re4erensi3 semua 4akta dan analisis dalam peker*aan US-:8<

$enar-$enar diperiksa akurasinya%

8dapun standar pemeriksaan yang dikeluarakan oleh US-:8< adalah Generally

Accepted Government Auditing Standards (:8:8S)3 atau $iasa *uga dise$ut *he ello)

-oo( % Standar ini terdiri atas . $agian3 yakni/

. Chapter / 0 Government Auditing1 2oundation and 3thical Principles

. Chapter # 0 Standards for Use and Application of GAGAS

. Chapter % 0 General Standards

. Chapter 4 0 Standards for 2inancial Audits

. Chapter 5 0 Standards for Attestation 3ngagements

. Chapter 6 0 2ield 7or( Standards for Performance Audits

. Chapter 8 0 eporting Standards for Performance Audits

Salah satu ru*ukan pem$uatan standar audit yang di$uat BPK adalah :8:8S yang

di$uat oleh :8


18/42

8merika Serikat merupakan $arometer $agi perkem$angan akuntansi dan auditing3 #a*ar *ika

meru*uk kepada :8:8S yang di$uat :8


19/42

akan tergantung pada $er$agai 4aktor seperti *enis pemeriksaan3 struktur dan $esarnya

organisasi pemeriksa%

Persyaratan kemampuan terse$ut $erlaku $agi organisasi pemeriksa se6ara

keseluruhan3 dan tidak dengan sendirinya harus $erlaku se6ara indi;idu% Suatu organisasi

pemeriksa dapat menggunakan pemeriksanya sendiri atau pihak luar yang memiliki

pengetahuan3 keahlian3 atau pengalaman di $idang tertentu3 seperti akuntansi3 statistik3

hukum3 teknik3 disain3 dan metodologi pemeriksaan3 teknologi in4ormasi3 administrasi

negara3 ilmu ekonomi3 ilmu sosial3 atau ilmu aktuaria%

?engenai kompetensi pemeriksa3 Government Accounta"ility Office (:8


20/42

!opik pendidikan yang disarankan tertuang dalam paragra4 @ Pernyataan Standar

Pemeriksaan 13 yakni/ perkem$angan mutakhir dalam metodologi dan standar

pemeriksaan3 prinsip akuntansi3 penilaian atas pengendalian intern3 prinsip mana*emen

atau super;isi3 pemeriksaaan atas sistem in4ormasi3 sampling pemeriksaan3 analisis

laporan keuangan3 mana*emen keuangan3 statistik3 disain e;aluasi3 dan analisis data%

Pendidikan yang dimaksud dapat *uga men6akup topik tentang peker*aan pemeriksaan di

lapangan3 seperti administrasi negara3 struktur dan ke$i*akan pemerintah3 teknik industri3

keuangan3 ilmu ekonomi3 ilmu sosial3 dan teknologi in4ormasi%

:una memastikan $ah#a pemeriksa memenuhi persyaratan pendidikan $erkelan*utan

yang diatur dalam paragra4 3 paragra4 . dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan 1

menyatakan $ah#a organisasi pemeriksa harus menyelenggarakan dokumentasi tentang

pendidikan yang sudah diselesaikan%8pa$ila terdapat tenaga ahli intern dan ekstern yang mem$antu pelaksanaan tugas

pemeriksaan3 maka ia harus memiliki kuali4ikasi atau serti4ikasi yang diperlukan dan

$erke#a*i$an memelihara kompetensi pro4esional dalam $idang keahlian mereka3 tetapi

tidak diharuskan unutk memenuhi persyaratan pendidikan $erkelan*utan di atas% 8kan

tetapi3 pemeriksa yang menggunakan hasil peker*aan tenaga ahli intern dan ekstern harus

yakin $ah#a tenaga ahli terse$ut memenuhi kuali4ikasi dalam $idang keahlian mereka

dan harus mendokumentasikan keyakinan terse$ut%

:8< sendiri mengatur se6ara khusus mengenai pendidikan $erkelan*utan3 yakni pada

paragra4 '%. hingga '%.@ dalam General Standards untuk pemeriksa dan paragra4 '%.&

hingga '%@1 untuk tenaga ahli intern dan ekstern% Serupa dengan SPKN3 :8< se6ara

spesi4ik mengatur $ah#a pemeriksa yang melakukan pemeriksaan $erdasarkan :8:8S

harus menyelesaikan setiap 2 tahun3 minimal 2 *am pendidikan yang se6ara langsung

terkait dengan pemeriksaan entitas pemerintah atau lingkungan yang khusus dan unik di

mana entitas yang diperiksa $eroperasi% Pemeriksa *uga perlu menyelesaikan setiap 2

tahun3 5 *am pendidikan tam$ahan yang se6ara langsung dapat meningkatkan ke6akapan

pro4esional pemeriksa%

?engenai topik pendidikan yang se$aiknya ditempuh oleh pemeriksa3 diatur dalam

paragra4 '%.. dalam :eneral Standards dari :8:8S% +alam paragra4 terse$ut dinyatakan

$ah#a3 penentuan topik pendidikan3 $aik untuk memenuhi kuota @0 *am dan 2 *am3

diserahkan kepada professional 'udgement indi;idu pemeriksa setelah $erkonsultasi

dengan pe*a$at $er#enang dalam organisasi pemeriksa terse$ut% Be$erapa hal yang perlu

dipertim$angkan dalam *udgement pemeriksa ialah pengalaman pemeriksa3 tanggung

20


21/42

*a#a$ yang diem$an dalam melaksanakan pemeriksaan3 dan lingkungan di mana tempat

entitas diperiksa $eroperasi%

Ke#a*i$an organisasi pemeriksa untuk memastikan pemeriksa memenuhi ketentuan

pendidikan $erkelan*utan yang disyaratkan diatur se6ara le$ih mendetil di dalam

Government Auditing Standards1 Guidance on GAGAS e:uirements for Continuing

Professional 3ducation%

:8< *uga mengatur ketentuan pendidikan $erkelan*utan $agi tenaga ahli intern dan

ekstern yang mem$antu pelaksanaan pemeriksaan pada paragra4 '%.& hingga paragra4

'%@1 dalam :eneral Standards% Sedikit $er$eda dengan SPKN yang mem$e$askan tenaga

ahli intern dan ekstern dari ketentuan spesi4ik mengenai *am pendidikan yang harus

dipenuhi3 :8:8S memiliki ketentuan yang le$ih mendetil% Bagi tenaga ahli ekstern yang

mem$antu pemeriksaaan dan tenaga ahli intern yang hanya men*adi konsultan dalam pemeriksaan3 tim pemeriksa harus memastikan $ah#a mereka telah $erkuali4ikasi dan

kompeten di $idangnya3 namun tidak harus memenuhi ketentuan pemenuhan *am

pendidikan se$agaimana yang disyaratkan% !etapi $agi tenaga ahli intern yang men*adi

$agian dari tim pemeriksa harus memenuhi syarat pendidikan $erkelan*utan se$agaimana

telah di*elaskan pada paragra4 '%.%

25 Pers'aratan Kemam$uan)Kea*+ian Pemeriksa

Selan*utnya SPKN men*a$arkan se6ara rin6i kemampuankeahlian se6ara kolekti4

yang harus dimiliki oleh pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar

Pemeriksaan pada paragra4 10 Pernyatan Standar Pemeriksaan 13 yakni/

a) Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap *enis

pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar $elakang pendidikan3 keahlian dan

pengalaman untuk menerapkan pengetahuan terse$ut dalam pemeriksaan yang

dilaksanakan%

$) Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas3 program3 dan kegiatan yang diperiksa

(o$yek pemeriksaan)%6) Keterampilan $erkomunikasi se6ara *elas dan e4ekti43 $aik se6ara lisan maupun

tulisan%

d) Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan3 misalnya/

1% 8pa$ila pemeriksaan dimaksud memerlukan penggunaan sampling statistik3 maka

dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang mempunyai keterampilan di

$idang sampling statistik%

2% 8pa$ila pemeriksaan memerlukan re;iu yang luas terhadap suatu sistem

in4ormasi3 maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang mempunya

keahlian di $idang pemeriksaan atas teknologi in4ormasi%

21


22/42

'% 8pa$ila pemeriksaan meliputi re;iu atas data teknik yang rumit3 maka tim

pemeriksa perlu meli$atkan tenaga ahli di $idang terse$ut%

% 8pa$ila pemeriksaan menggunakan metode pemeriksaan yang sangat khusus

seperti penggunaan instrumen pengukuran yang sangat rumit3 estimasi aktuaria

atau pengu*ian analisis statistik3 maka tim pemeriksa perlu meli$atkan tenaga ahli

di $idang terse$ut%

Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di

$idang akuntansi dan auditing3 serta memahami prinsip akuntansi yang $erlaku umum

yang $erkaitan dengan entitas yang diperiksa% Pemeriksa yang ditugaskan untuk

melaksanakan pemeriksaan keuangan se6ara kolekti4 harus memiliki keahlian yang

di$utuhkan serta memiliki serti4ikasi keahlian yang $erterima umum% Pemeriksa yang

$erperan se$agai penanggung *a#a$ pemeriksaan keuangan harus memiliki serti4ikasi

keahlian yang diakui se6ara pro4esional%

Pada :8:8S3 kemampuan kolekti4 yang harus dimiliki oleh tim pemeriksa diatur

dalam paragraph '%.2 dalam :eneral Standards% Kemampuankeahlian kolekti4 yang

disyaratkan pun hampir sama persis dengan yang disyaratkan dalam SPKN%

SPKN :8:8S

Pers'aratan Kemam$uan) Kea*+ian

Sum$er Pernyataan Standar Umum pertama Paragra4 '-1'

Chapter %Competence, paragraph %&6


23/42


24/42

kepentingan% Bersikap independen $erarti menghindarkan hu$ungan yang dapat

mengganggu sikap mental dan penampilan o$yekti4 pemeriksa dalam melaksanakan

pemeriksaan% Untuk mempertahankan o$yekti;itas dan independensi maka diperlukan

penilaian se6ara terus-menerus terhadap hu$ungan pemeriksa dengan entitas yang

diperiksa%

Pernyataan :8:8S mirip dengan yang diatur dalam SPKN namun le$ih sederhana%

Selain itu independensi dalam sikap mental se*alan dengan Indpendence of >ind pada

:8:8S%

:angguan independensi pada SPKN di$agi men*adi tiga *enis yaitu/ gangguan

pri$adi3 gangguan ekstern3 dan gangguan organisasi% :8:8S telah mengem$angkan

Crame#ork ndependensi dengan le$ih mengidenti4ikasi gangguan yang mungkin

mun6ul3 penanganannya dan aplikasinya le$ih lan*ut%Selain itu3 :8:8S mengatur independensi organisasi internal dan ekternal auditor%

Serta mengatur le$ih rin6i posisi *asa-*asa non audit yang mungkin dapat dilakukan oleh

Supreme Audit Institution&

SPKN :8:8S

Inde$endensi

Sum$er Pernyataan Standar Umum

pertama Paragra4 1-2

Chapter %

Indpendence, paragraph %&$#0

%&5<

Pernyataan Standar 9!alam semua hal yang

"er(aitan dengan pe(er'aan

pemeri(saan,

organisasi pemeri(sa dan

pemeri(sa, harus "e"as dalam

si(ap mental dan penampilan

dari gangguan pri"adi, e(stern,

dan organisasi yang dapat

mempengaruhi

independensinya;&

In all matters relating to the

audit )or(, the audit

organization and the individual

auditor, )hether government or

pu"lic, must "e independent&

"enis independensi 1% independensi dalam sikapmental (independent in fact )

2% independensi dalam

penampilan perilaku

(independent in appearance)

/& Independence of mind #& Independence in

appereance

"enis gangguan

independensi

1% :angguan pri$adi

2% :angguan ekstern

'% :angguan organisasi

1% Self0interest threat

2% Self0revie) threat

'% -ias threat

% 2amiliarity threat

5% Undue influence threat

% >anagement participation

threat

24


25/42

.% Structural threat

!opik Baru yang diatur dalam

:8:8S

GAGAS Conceptual 2rame)or(

Approach to Independence1

• *hreats

• Safeguards

Application of the Conceptual

2rame)or(

Government Auditors and Audit

Organization Structure

• 3+ternal Auditor

Independence

• Internal Auditor

Independence

Provision of ?onaudit Services

to Audited 3ntities

e:uirements for Performing ?onaudit Services

Consideration of Specific

?onaudit Services

• >anagement

esponsi"ilities

• Preparing Accounting

ecords and 2inancial

Statements

• Internal Audit

Assistance Services Provided "y 3+ternal

Auditors

• Internal Control

>onitoring as a

?onaudit Service

• Information *echnology

Systems Services

• @aluation Services

• Other ?onaudit Services

!ocumentation Independence

0. Penggunaan Kema*iran Pr/"esi/na+ Se0ara ermat dan Seksama

Pernyataan standar umum ketiga dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

adalah/ +alam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan3

pemeriksa #a*i$ menggunakan kemahiran pro4esionalnya se6ara 6ermat dan seksama%

:8:8S terkait dengan pernyataan standar umum ketiga yang ada di dalam Standar

Umum SPKN adalah Professional udgment % Standar Umum terkait professional

'udgement ini hampir sama dengan pernyataan standar umum ketiga yang ada di dalam

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara BPK3 yaitu Penggunaan Kemahiran Pro4esional

25


26/42

Se6ara =ermat dan Seksama% +alam standar umum terkait pro4essional *udgement yang

diter$itkan oleh :8:8S terse$ut dinyatakan dalam paragraph '%0 $ah#a Auditors

must use professional 'udgment in planning and performing audits and in reporting the

results% >al ini senada dengan $unyi dari pernyataan standar umum SPKN yang

menyatakan $ah#a +alam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil

pemeriksaan3 pemeriksa #a*i$ menggunakan kemahiran pro4esionalnya se6ara 6ermat dan

seksama%

Penggunaan Skeptisme pro4essional3 sikap yang men6akup pikiran yang selalu

mempertanyakan dan melakukan e;aluasi se6ara kritis terhadap $ukti pemeriksaan3

pemeriksa tidak $oleh puas dengan $ukti yang kurang meyakinkan #alaupun menurut

anggapannya mana*emen entitas yang diperiksa adalah *u*ur% >al ini senada dengan

pernyataan yang didalam :8:8S%Per$edaan terdapat pada ke#a*i$an $agi pemeriksa mengungkapkan keadaan yang

mempengaruhi keputusan pemeriksa tidak menerapkan standar tertentu dalam

pelaksanaan pemeriksaan harus di6atat dalam kertas ker*a pemeriksaan% +alam keadaan

tertentu dapat ter*adi $ah#a pemeriksa tidak dapat mematuhi Standar Pemeriksaan yang

$erlaku dan *uga tidak dapat mengundurkan diri dari penugasan pemeriksaan% +alam

keadaan demikian3 pemeriksa harus mengungkapkan masalah terse$ut dalam lingkup

pemeriksaan di dalam laporan hasil pemeriksaannya3 yaitu tidak dipatuhinya Standar

Pemeriksaan yang $erlaku3 alasan yang mendasarinya3 dan dampaknya terhadap hasil

pemeriksaan aki$at tidak dipatuhinya Standar Pemeriksaan terse$ut% Sementara :8:8S

tidak lagi mengatur detil tentang itu%

SPKN mengatur #alaupun Standar Pemeriksaan ini meletakkan tanggung *a#a$

kepada setiap pemeriksa untuk menerapkan kemahiran pro4esionalnya se6ara 6ermat dan

seksama3 tidak $erarti $ah#a tanggung *a#a$nya tidak ter$atas3 dan tidak $erarti *uga

$ah#a pemeriksa tidak melakukan kekeliruan% :8:8S *uga mengungkapkan hal itu

dalam pargra4 '%@%Sementara itu :8:8S mengem$angkan konsep $aru tentang penggunaan kompetensi

pro4essional yang $ergantung pada kompetensi auditor% Penggunaan kemahiran

pro4essional penting untuk men6akup semua aspek dalam tanggung *a#a$ pro4essional%

Penggunaan kemahiran pro4essional penting dalam auditor menggunakan konseptual

4rame#ork dalam menentukan indpendensi pada situasi tertentu%Penggunaan kemahiran

pro4essional penting untuk auditor menentukan le;el yang memadai tentang su$*ek audit

dan hal lainyang terkait% 8uditor harus mempertim$angkan le;el risiko dalam setiap

penugasan audit%

26


27/42

SPKN :8:8S

Penggunaan Kema*iran Pr/"esi/na+ Se0ara ermat dan Seksama


pertama Paragra4 2.-''

Chapter %

Professional udgement,

paragraph %&6$0%&6=

Pernyataan Standar +alam pelaksanaan pemeriksaan

serta penyusunan laporan hasil

pemeriksaan3 pemeriksa #a*i$

menggunakan kemahiran

pro4esionalnya se6ara 6ermat

dan seksama%

Auditors must use

pro4essional 'udgment

in planning and per4orming

audits and in reporting the

results

Skeptisme Pro4esional Kemahiran pro4esional

menuntut pemeriksa untuk

melaksanakan skeptisme

pro4esional3 yaitu sikap yang

men6akup pikiran yang selalu

mempertanyakan dan

melakukan e;aluasi se6ara kritis

terhadap $ukti pemeriksaan%

+alam menggunakan skeptisme

pro4esional3 pemeriksa tidak

$oleh puas dengan $ukti yang

kurang meyakinkan #alaupun

menurut anggapannya

mana*emen entitas yang

diperiksa adalah *u*ur%

Sangat mirip dengan yang

ditetapkan di dalam SPKN

Penerapan Standar Pemeriksaan +alam keadaan demikian3

pemeriksa harus

mengungkapkan masalah

terse$ut dalam lingkup

pemeriksaan di dalam laporan

hasil pemeriksaannya3 yaitu

tidak dipatuhinya Standar

Pemeriksaan yang $erlaku3

alasan yang mendasarinya3 dan

dampaknya terhadap hasil pemeriksaan aki$at tidak

dipatuhinya Standar

Pemeriksaan terse$ut%

!idak diatur le$ih lan*ut

!anggung "a#a$ Pemeriksa alaupun Standar Pemeriksaan

ini meletakkan tanggung *a#a$

kepada setiap pemeriksa untuk

menerapkan kemahiran

pro4esionalnya se6ara 6ermat

dan seksama3 tidak $erarti

$ah#a tanggung *a#a$nya tidak

ter$atas3 dan tidak $erarti *uga

Sangat mirip dengan yang

ditetapkan di dalam SPKN

27


28/42

$ah#a pemeriksa tidak

melakukan kekeliruan%

!opik Baru yang diatur dalam

:8:8S

-Kemahiran Pro4esional dan

kompetensi tidak $erkaitan

karena kamahiran pro4essional

tergantung pada kompetensiauditor%

-penggunaan kemahiran

pro4essional penting untuk

men6akup semua aspek dalam

tanggung *a#a$ pro4essional%

- penggunaan kemahiran

pro4essional penting dalam

auditor menggunakan

konseptual 4rame#ork dalam

menentukan indpendensi padasituasi tertentu%

- penggunaan kemahiran

pro4essional penting untuk

auditor menentukan le;el yang

memadai tentang su$*ek audit

dan hal lainyang terkait%

-auditor mempertim$angkan

le;el risiko dalam setiap

penugasan audit%

d. Pengenda+ian &utu

Standar umum yang keempat dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yaitu

tentang pengendalian mutu% +alam standar terse$ut dinyatakan $ah#a Setiap organisasi

pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan $erdasarkan Standar Pemeriksaan harus

memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai3 dan sistem pengendalian mutu

terse$ut harus dire;iu oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern)%

:8:8S saat ini *uga mengem$angkan sistem pengendalian dan asuran untuk

mem$erikan keyakinan terhadap organisasi audit le$ih dari itu *uga memastikan

organisasi dan personel mematuhi standar pro4essional dan aturan yang $erlaku%

SPKN *uga mengatur si4at dan lingkup sistem pengendalian mutu organisasi

pemeriksa $ergantung pada $e$erapa 4aktor3 seperti ukuran dan tingkat otonomi kegiatan

yang di$erikan kepada pemeriksa dan organisasi pemeriksa3 si4at peker*aan3 struktur

organisasi3 pertim$angan mengenai segi $iaya dan man4aatnya% :8:8S menam$ahkan

konsep itu degan konsep ke$i*akan dan prosedur pengendalian mutu%

28


29/42

"angka #aktu re;iu ekternal terhadap sistem pengendalian mutu $erdasarkan SPKN

diatur selama 5 tahun sekali% :8:8S mengatur periode yang le$ih singkat yaitu ' tahun

sekali%

+alam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara di6antumkan syarat $agi Pemeriksa

atau organisasi pemeriksa yang mere;ie# pengendalian mutu pemeriksaan yang meliputi

hal $erikut/

a) Pemeriksa dan organisasi pemeriksa terse$ut harus menggunakan pertim$angan sehat

dan pro4esional dalam menilai dan melaporkan hasil re;iunya

$) Pemeriksa terse$ut harus memilih salah satu 6ara pendekatan/ (1) memilih

pemeriksaan yang se6ara memadai dapat me#akili penugasan pemeriksaan

$erdasarkan SPKN atau (2) memilih pemeriksaan yang se6ara memadai dapat

me#akili penugasan pemeriksaan oleh organisasi pemeriksa36) ,e;iu atas mutu pemeriksaan meliputi penilaian ke$i*akan dan prosedur pengendalian

mutu organisasi pemeriksa%

d) ,e;iu harus 6ukup komprehensi4

e) Pem$uatan laporan tertulis untuk mengkomunikasikan hasil re;iunya

:8:8S mengatur pelaksanaan re;iu atas Sistem Pengendalian ?utu mirip seperti

yang diatur SPKN dalam pargra4 '%&@-'%100%

SPKN *uga mengatur Syarat pemeriksa yang melakukan re;iu atas Sistem

Pengendalian ?utu sedangkan :8:8S tidak mengatur le$ih lan*ut% lemen pemeriksaan

:8:8S dan SPKN *uga $er$eda karena :8:8S sudah mengem$angkan pendekatan

pengendalian internal dari organisasi audit dalam pelaksanaan Pengendalian ?utu

SPKN :8:8S

Pengenda+ian &utu


pertama Paragra4 '-0

Chapter %

Buality Control and Assurance,

paragraph %&=#0%&/$8

Pernyataan Standar Setiap organisasi pemeriksa

yang melaksanakan pemeriksaan

$erdasarkan Standar

Pemeriksaan harus memiliki

sistem pengendalian mutu yang

memadai3 dan sistem

pengendalian mutu terse$ut

harus dire;iu oleh pihak lain

yang kompeten (pengendalian

mutu ekstern)

a& esta"lish and maintain a

system of :uality control that is

designed to provide the audit

organization )ith reasona"le

assurance that the organization

and its personnel comply )ith

professional standards and

applica"le legal and regulatory

re:uirements, and

"& have an e+ternal peer revie)

performed "y revie)ers

independent of the audit

organization "eing revie)ed at

29


30/42

least once every % years&

Sistem Pengendalian ?utu Si4at dan lingkup sistem

pengendalian mutu organisasi

pemeriksa $ergantung pada

$e$erapa 4aktor3 seperti ukuran

dan tingkat otonomi kegiatanyang di$erikan kepada

pemeriksa dan organisasi

pemeriksa3 si4at peker*aan3

struktur organisasi3

pertim$angan mengenai segi

$iaya dan man4aatnya%

Sama seperti SPKN dengan

tam$ahan/

3ach audit organization should

document its :uality control policies and procedures and

communicate those policies and

procedures to its personnel&

An audit organization should

esta"lish policies and

procedures in its system of

:uality control that collectively

address

a& leadership responsi"ilities for

:uality )ithin the auditorganization,

"& independence, legal, and

ethical re:uirements,

c& initiation, acceptance, and

continuance of audits,

d& human resources,

e& audit performance,

documentation, and reporting,

and

f& monitoring of :uality"angka aktu ,e;iu terhadap

Sistem Pengendalian ?utu

(kternal ,e;iu)

5 tahun sekali ' tahun sekali

Syarat pelaksanaan re;iu atas

Sistem Pengendalian ?utu

(kternal ,e;iu)

a% Pemeriksa dan organisasi

pemeriksa terse$ut harus

menggunakan pertim$angan

sehat dan pro4esional dalam

menilai dan melaporkan hasil

re;iunya

$% Pemeriksa terse$ut harus

memilih salah satu 6ara

pendekatan/ (1) memilih

pemeriksaan yang se6ara

memadai dapat me#akili

penugasan pemeriksaan

$erdasarkan SPKN atau (2)

memilih pemeriksaan yang

se6ara memadai dapat me#akili

penugasan pemeriksaan olehorganisasi pemeriksa3

mirip dengan SPKN

30


31/42


32/42

2.2. Standar Pr/"esi/na+ Akuntan Pu+ik 4SPAP5 ta*un 2((1 /+e* Ikatan Akuntan

Ind/nesia 4IAI5

8 adalah organisasi pro4esi para akuntan di ndonesia% +alam men*alankan

pro4esinya3 8 mem$uat standar pro4esi yang digunakan oleh akuntan pu$lik di ndonesia

yang men*alankan praktik audit pada tahun 2001 yang dise$ut dengan Standar Pro4esional

8kuntan Pu$lik (SP8P)% +alam penyusunan SPKN 200. BPK-, menggunakan SP8P tahun

2001 yang diter$itkan oleh 8 terse$ut se$agai salah satu re4erensi% ?eskipun demikian3

untuk saat ini terdapat $e$erapa permasalahan dalam penggunaan ru*ukan SP8P tahun 2001

ini sehingga harus di lakukan re;isi terhadap SPKN 200. terse$ut%

Permasalahan pertama adalah saat ini akuntan pu$lik yang men*alankan pro4esi

se$agai auditor telah mem$entuk organisasi $aru3 yaitu katan 8kuntan Pu$lik ndonesia

(8P)% +an dengan di$entuknya organisasi terse$ut3 penyusunan SP8P tidak lagi dilakukan

oleh 8 melainkan oleh 8P3 meskipun 8P sendiri tetap menginduk kepada 8%

Sehingga3 ru*ukan standar yang kepada SP8P 2001 dirasa kurang pas% !etapi3 karena 8P

sendiri $aru $erdiri tahun 200.3 hal ini mungkin yang men*adi alasan BPK-, tetap

menggunakan SP8P 2001 se$agai ru*ukan SPKN 200.% Sedangkan ru*ukan kepada standar

yang di$uat oleh 8P $aru akan digunakan ketika akan ada re;isi terhadap SPKN 200.

meskipun sampai saat ini $elum ada re;isi lagi terhadap SPKN 200.%

Permasalahan selan*utnya adalah sum$er ru*ukan 8 dalam penyusunan SP8P% SP8P

!ahun 2001 yang di$uat oleh 8 menga6u pada AICPA Professional Standards ter$itan

8=P8 per 1 "uni 1&&@% 8=P8 sendiri merupakan organisasi pro4esi akuntan pu$lik di

8merika Serikat% Selain itu3 SP8P oleh 8 *uga menga6u pada standar auditing per "uni 1&&@

yang diter$itkan oleh the International Auditing Practice Committee of the International

2ederation of Accountants (C8=)% C8= merupakan organisasi pro4esi akuntan dunia%

Seiring dengan $erkem$ang pesatnya AICPA Professional Standards dan standar

auditing C8=3 8P kemudian melakukan re;isi atas SP8P 2001 terse$ut% Standar pro4esi

ter$aru yang diter$itkan oleh 8P adalah SP8P 2011% +an se*ak tahun 20113 8P telah

mener$itkan $er$agai Pernyataan Standar maupun nterpretasi Pernyataan Standar Baru yang

$elum dikodi4ikasi dalam se$uah $uku SP8P% Standar yang $aru meru*uk pada International

Standards ter$itan C8=%

2.2.# Auditing Standards6 Internati/na+ rgani7ati/n /" Su$reme Audit Instituti/ns

4INTSAI56 Latest Ammendment 133%

Auditing standards adalah standar pro4esi yang diter$itkan oleh nternational


33/42

, telah men*adi anggota N!


34/42

?asing-masing le;el terdiri dari International Standars of Supreme Audit Institutions

(SS8) dan di$erikan nomor dengan *umlah digit dan urutan sesuai dengan le;el dan urutan

$ahasan% Berikut ini $ahasan untuk masing-masing le;el%

a% 7e;el 1/ 2ounding Principles

7e;el 1 merupakan tingkatan tertinggi dalam kerangka standar N!


35/42

N!


36/42

1% SS8 5000 9 50&& Guidelines on International Institutions

2% SS8 5100 9 51&& Guidelines on 3nvironment Audit

'% SS8 5200 9 52&& Guidelines on Privatisation

% SS8 5'00 9 5'&& Guidelines on I*0audit

5% SS8 500 9 5&& Guidelines on Audit of Pu"lic !e"t

% SS8 5500 9 55&& Guidelines on Audit of !isaster0related Aid .% SS8 500 9 5&& Guidelines on Peer evie)s

@% SS8 5.00 9 5.&& Guidelines on Audit of Corruption Prevention

&% SS8 5@00 9 5@&& Guidelines on Cooperative Audit -et)een Supreme Audit

Institutions

Perandingan ISSAI dengan SPKN

Banyak ahli yang menyatakan agar SPKN menga6u pada SS8% Be$erapa alasan

yang dikemukakan antara lain karena BPK-, adalah anggota N!


37/42

%

5%

%

Standar Umum

Standar

Pelaksanaan( 2ield Standards)

Standar Pelaporan

( eporting

Standards)

hu$ungan antar standar3 dan sistematika

standar audit%

7ampiran 2 - PSP 01/ Standar Umum%

?engatur persyaratan kemampuan

keahlian3 independensi3 penggunaan

kemahiran pro4esional se6ara 6ermat dan

seksama3 dan pengendalian mutu%

7ampiran ' 9 PSP 02/ Standar PelaksanaanPemeriksaan Keuangan%

7ampiran 5 9 PSP 0/ Standar Pelaksanaan

Pemeriksaan Kiner*a%

7ampiran . 9 PSP 0/ Standar Pelaksanaan

Pemeriksaan +engan !u*uan !ertentu%

?engatur pelaksanaan untuk ketiga *enis

pemeriksaan3 meliputi antara lain hu$ungan

dengan SP8P3 komunikasi pemeriksa3

pertim$angan terhadap hasil pemeriksaanse$elumnya3 pendeteksian 4raud dan a$use3

pengem$angan temuan pemeriksaan3

dokumentasi pemeriksaan3 pem$erlakuan

standar3 dan pengendalian intern%

7ampiran 9 PSP 0'/ Standar Pelaporan

Pemeriksaan Keuangan%

7ampiran 9 PSP 05/ Standar Pelaporan

Pemeriksaan Kiner*a%

7ampiran @ 9 PSP 0./ Standar Pelaporan

Pemeriksaan +engan !u*uan !ertentu%

?engatur pelaporan untuk ketiga *enis

pemeriksaan3 meliputi antara lain pelaporan

tentang hu$ungan dengan SP8P3 pernyataan

kepatuhan terhadap standar pemeriksaan3

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan yang $erlaku3

pengendalian intern3 tanggapan dari pe*a$at

mengem$angkan standar audit dan

melayani auditor dalam mem$entuk

opini dan laporan mereka3 terutama

dalam kasus di mana tidak ada

standar khusus $erlaku%

7e;el '9SS8 200/ General

Standards& ?en*elaskan tentang

standar umum dalam audit

pemerintahansektor pu$lik dan

standar dengan signi4ikansi etik%

7e;el '9SS8 '00/ 2ields

Standards&

7e;el 9 SS8 5000-5&&/ Auditimplementation guidelines&

!u*uan dari standar pelaksaan ini

adalah menetapkan kriteria atau

kerangka keseluruhan untuk

langkah atau tindakan yang

$ertu*uan3 sistematis dan seim$ang

yang harus diikuti auditor% Standar

lapangan mem$angun kerangka

ker*a untuk melakukan danmengelola peker*aan audit% Standar

pelaksanaan ini di*a$arkan le$ih

lan*ut dalam panduan audit

keuangan3 audit kepatuhan3 dan

audit kiner*a%

7e;el ' 9SS8 00/ eporting

Standards%

7e;el 9 SS8 5000-5&&/ Audit

implementation guidelines&

Standar ini tidak dimaksudkan

untuk menetapkan aturan dalam

melaporkan setiap situasi khusus%

Standar ini untuk mem$antu3 $ukan

untuk menggantikan pertim$angan

$i*aksana dari auditor dalam

mem$uat opini atau laporan%

37


38/42

yang $ertanggung *a#a$3 in4ormasi

rahasia3 pener$itan dan pendistri$usian

laporan pemeriksaan3 dan pem$erlakuan

standar% Selain itu diatur *uga mengenai

$entuk laporan3 isi laporan3 dan unsur-unsur

kualitas laporan% Standar pelaporan ini

di*a$arkan le$ih lan*ut dalam panduan audit

keuangan3 audit kepatuhan3 dan audit

kiner*a%

2.2.% Generally Accepted Auditing Standards 4,AAS56 AIPA6 2((2

:88S adalah Professional Standards yang diter$itkan oleh *he American Institut of

Certified Pu"lic Accountant (8=P8)3 se$uah organisasi akuntan pu$lik di 8merika Serikat%

+alam penyusunan SPKN 200.3 BPK-, menggunakan :88S-8=P8 tahun 2002 se$agai

salah satu re4erensi% 8kan tetapi3 se$agaimana standar-standar pro4esi lain yang di*adikan

ru*ukan oleh BPK-,3 :88S-8=P8 ini *uga telah mengalami perkem$angan yang pesat%

:88S terakhir yang diter$itkan oleh 8=P8 dalam $entuk $uku ter$it pada tahun 201' dan

terus mengalami peru$ahan dengan diter$itkannya Statement of Auditing Standards (S8S)

yang $aru%

2.2.8 Internal Control Standards6 INTSAI6 2((1

Selain mener$itkan SS83 N!


39/42

International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ,e;isi andatory Guidance)%

39


40/42

PENUTUP

+alam melakukan penyusunan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

!ahun 200.3 BPK-, menggunakan $e$erapa standar pro4esi dari organisasi pro4esi akuntan

pu$lik $aik itu dari dalam negeri maupun luar negeri se$agai ru*ukannya% !etapi dalam

perkem$angannya organisasi pro4esi serta standar pro4esi yang di$uatnya telah mengalami

$e$erapa peru$ahan seiring dengan perkem$angan ilmu mengenai akuntansi dan

pemeriksaan3 sedangkan SPKN sendiri $elum mengalami peru$ahan se*ak diter$itkan pada

tahun 200.% Perkem$angan standar pro4esi yang di*adikan ru*ukan dalam pem$uatan SPKN

dapat dilihat dalam ta$el $erikut%

N/. !e"erensiTa*un A0uan

SPKN 2((9

Ta*un

Perua*an) !e:isi

1%Standar 8udit Pemerintahan 9 Badan

Pemeriksa Keuangan ,1&&5 -

2%

Generally Accepted Government Auditing

Standards (:8:8S) , United States General

Accounting Office (US-:8


41/42

ke$utuhan maupun perkem$angan ilmu pemeriksaan3 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

akan memantau penerapan dan perkem$angan standar pemeriksaan%

Berdasarkan uraian di atas3 penulis menyarankan agar BPK-, melakukan re;isi

terhadap SPKN !ahun 200. yang saat ini sudah $erusia le$ih dari . (tu*uh) tahun dan

menga6u pada peru$ahan standar pro4esi yang ter$aru dari $e$erapa organisasi pro4esi yang

di*adikan sum$er ru*ukan serta disesuaikan dengan kondisi di ndonesia%

41


42/42

!E;E!ENSI

Pra$o#o3 ?uhadi% 201% International Standards Intosai F Alternatif u'u(an Untu(

>erevisi SP? % !angerang Selatan / Sekolah !inggi 8kuntansi Negara%

Presentasi Standar PKN Full

Documents

Transcript of Presentasi Standar PKN Full